PADANG PANJANG, (JMG) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) gelar rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan debat pertama pemilihan walikota dan wakil walikota Padang Panjang tahun 2024, di Auditorium Mifan, Senin (21/10).
Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Padang Panjang, Gunawan, mengatakan rakor ini diadakan untuk mematangkan persiapan, bagaimana mekanisme dan tata cara yang diikuti agar debat pertama ini dapat berjalan lancar, tertib, tanpa menimbulkan kegaduhan.
Dijelaskannya, debat akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, untuk yang pertama akan dilaksanakan pada Rabu malam, 23 Oktober nanti, bertempat di Gedung DPRD Kota Padang Panjang.
“KPU akan mengadakan debat sebanyak 3 kali, debat yang pertama ini akan diadakan Rabu depan pada jam 20.00 WIB di Gedung DPRD. Debat ini salah satu ajang untuk pendalaman visi misi program paslon,” jelasnya.
Sementara itu, Divisi Parmas, Sosdiklih dan SDM, Masnaidi, menambahkan bahwa debat untuk menggali visi misi program paslon, harus sesuai dengan RPJPD Kota Padang Panjang.
“Debat ini disiarkan langsung oleh Padang TV, dan dilaksanakan selama 180 menit. 30 menit pembukaan, 150 menit sesi debat. Debat ini juga dibagi dalam 6 segmen. Untuk yang bisa masuk kedalam gedung hanya 35 orang masing-masing paslon. Sementara diluar gedung juga dibatasi 50 orang masing-masing paslon,” jelasnya.
.
Masnaidi juga menegaskan, untuk tidak ada yang membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye saat debat. “Yang boleh digunakan hanya yang melekat di badan, seperti topi dan baju. selain itu tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Saat terjadi perdebatan, sebut Masnaidi, simpatisan yang hadir tidak boleh mengintimidasi paslon lain. Seperti berteriak, cemooh, serta meneriaki yel-yel dan slogan. ” Untuk meneriaki yel-yel dan slogan, masing-masing simpatisan paslon akan diberi kesempatan, tapi tidak boleh saat debat berlangsung,” jelasnya.
Saat Rakor tersebut juga dijelaskan bagaimana teknis debat oleh EO Padang TV. Dan juga membahas, terkait keamanan, lalu lintas, penerangan, dan hal-hal lainnya. Turut hadir perwakilan dari Polres, Kejaksaan, TNI, Bawaslu, BPBD, Kesbangpol, Satpol PP Damkar, Dishub, Kominfo, Sekretariat DPRD, Camat, Lurah, LO Paslon, PLN, dan Media. (YB)
