Editor : De Ola
Padang, (JMG) – Di tengah Kondisi ekonomi Indonesia yang gonjang ganjing saat ini dimana kekuatan ekonomi masyarakat melemah.
Pemerintah terus berusaha membantu masyarakat dengan beragam program untuk bisa memulihkan ekonominya salah satunya program bantuan sosial PKH .
Program Keluarga Harapan ini sudah bergulir sejak tahun 2007. Awal lahirnya program ini adalah merupakan bantuan sosial bersyarat bertujuan untuk membantu keluarga miskin mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta upaya mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.
Namun seiring dengan berjalannya waktu program ini sudah banyak melenceng dari tujuan tersebut. Banyak oknum yang bermain dan memanfatkan pogram ini untuk kepentingan pribadi dan sudah menjadi rahasia umum.
Banyak modus yang mereka lakukan. Salah satunya melakukan manipulasi data penerima manfaat program ini.
Hebatnya banyak di lakukan oleh oknum oknum pendamping PKH itu sendiri. Intervensi dari pendamping PKH ini sangat memungkinkan peluang terjadinya manipulasi tersebut.
Jadi yang dapat program bantuan tersebut orangnya itu terus- terus. Hal ini di sebabkan adanya kemungkinan data penerima tersebut sudah diatur oleh oknum itu.
Bahkan ada yang memakai data orang lain untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Padahal orang tersebut tidak berhak menerima bantuan karena masuk dalam kategori orang mampu.
Persoalan lainnya adanya penyimpangan dalam penetapan peserta penerima PKH ini menurut penuturan dari beberapa warga Kecamatan Koto Tangah yang ditemui JMG kebanyakan yang dapat pogram ini adalah orang-orang yang dekat dengan RT atau kelurahan saja.
Nurma nama samaran kepada JMG di kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menuturkan program PKH sudah tidak adil lagi.
” Mereka yang mendapatkan pogram PKH ini datanya seperti sudah diatur. Padahal saya memasukkan datanya untuk pogram ini sudah sesuai dengan ketentuannya. Namun hampir setahun belum ada kabarnya.
Nurma meminta kepada yang berkepentingan dan bertanggungjawab untuk tuntaskan masalah ini yaitu Dinas Sosial Kota Padang harus turun tangan. Agar bantuan sosial ini merata pembagian kepada yang berhak menerima nya. Saat ini banyak yang salah sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani yang di temui JMG Jumat ( 24/5 ) menegaskan saat ini dengan sistem Aplikasi CEK BANSOS sangat kecil kemungkinan terjadinya manipulasi data tersebut. Dinas sosial akan tetap melakukan pengawasan.
Namun dia tidak menyangkal adanya laporan warga tersebut yang mengatakan adanya permainan atau pemalsuan data peserta oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu seperti memakai data orang lain.
Ataupun yang dapat bantuan tersebut hanya orang yang dekat dengan RT atau RW tapi itu persepsi warga. “Silahkan saja yang terpenting Dinas Sosial sudah minimalisir peluang terjadinya pemalsuan data itu”,ujarnya.
Tambah Heri lagi, saat ini untuk penetapan peserta PKH ini melibatkan RT/RW dan Kelurahan karena mereka yang tahu mana warga yang berhak menerima bantuan PKH tersebut.
“Bilamana ada warga yang tidak berhak menerima bantuan tapi dia dapat bantuan dapat disanggah di Musyawarah Kelurahan ( Muskel ) yang di lakukan secara berkala”, papar Heri.
Untuk mengatasi persoalan banyak warga yang tidak mampu belum dapat bantuan PKH ini, Dinas Sosial Kota Padang saat ini lakukan pendataan ulang dan cek ulang warga yang sudah dapat bantuan apakah masih layak di lanjutkan.
Tegas Heri lagi, kalau ada oknum yang memanipulasi data PKH ini silahkan laporkan ke Dinas Sosial Padang atau kelurahan. (zul)
