Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Salimpaung yang menjadi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ribuan siswa di Kabupaten Tanah Datar tetap berjalan meskipun kualitas limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan belum pernah diuji oleh instansi berwenang.
Kondisi tersebut diungkapkan Mitra SPPG Salimpaung, Rafi, saat ditemui wartawan. Menurutnya, pihak lingkungan hidup memang telah melakukan peninjauan ke lokasi dapur MBG, namun hingga kini belum melakukan pengambilan sampel maupun pengujian terhadap limbah yang dihasilkan.
Petugas lingkungan hidup sudah datang meninjau, tetapi belum melakukan pengujian. Yang penting saat ini IPAL sudah tersedia. Setelah itu baru dilakukan pengujian,” ujar Rafi.
Ia menjelaskan, ketiadaan hasil uji limbah tidak menjadi penghalang bagi operasional dapur. Menurutnya, apabila di kemudian hari hasil pengujian menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku, sistem pengolahan limbah masih dapat diperbaiki dan disesuaikan.
Pemeriksaan itu nantinya menjadi dasar untuk penyempurnaan. Jika belum memenuhi standar, tentu akan dilakukan perbaikan,” katanya.
Rafi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat pembahasan mengenai standarisasi pengujian limbah khusus untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu alasan belum dilaksanakannya pengujian secara menyeluruh.
Informasi yang kami terima, standar itu memang ada, tetapi penerapannya masih dalam pembahasan dan belum berjalan secara baku,” tambahnya.
Saat ini SPPG Salimpaung melayani lebih dari 3.000 siswa penerima manfaat. Kebutuhan air operasional dapur dipasok melalui jaringan Pamsimas, sementara air yang digunakan untuk memasak berasal dari air galon yang dinilai lebih aman untuk konsumsi.
Selain itu, SPPG Salimpaung juga telah mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu persyaratan operasional. Dapur yang digunakan memiliki luas sekitar 400 meter persegi dan menjadi pusat produksi makanan untuk ribuan pelajar setiap harinya.
Di tengah operasional yang terus berjalan, SPPG Salimpaung juga menghadapi persoalan internal. Rafi mengakui telah terjadi pergantian Kepala SPPG menyusul sejumlah keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
Berbagai keluhan masyarakat sudah kami teruskan kepada pihak terkait. Setelah itu Kepala SPPG ditarik dan saat ini sedang dalam proses pergantian,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selama masa transisi tersebut aktivitas dapur tetap berjalan normal. Namun, Kepala SPPG lama disebut sudah jarang berada di lokasi dan tidak lagi aktif melakukan pengawasan harian.
Menurut Rafi, berbagai persoalan seperti keterlambatan distribusi makanan maupun kendala menu pada dasarnya menjadi tanggung jawab Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional lapangan.
Untuk penyediaan bahan pangan, SPPG Salimpaung berada di bawah koperasi yang tergabung dengan Yayasan Mursil Sinergi yang berkedudukan di Kabupaten Sijunjung. Pasokan bahan baku disalurkan setiap hari oleh pemasok yang bekerja sama dengan koperasi tersebut.
Sebagian besar kebutuhan pangan diperoleh dari wilayah sekitar Tanah Datar. Namun, apabila stok sayuran dan bahan tertentu tidak mencukupi, pengadaan dilakukan dari luar daerah guna menjamin kelancaran produksi.
Sementara itu, upaya wartawan untuk memperoleh keterangan langsung dari Kepala SPPG maupun melakukan peninjauan ke area dapur belum dapat dilakukan. Rafi menyebut setiap permintaan wawancara maupun akses ke area operasional harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yayasan dan pengelola SPPG.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Dinas Lingkungan Hidup terkait apakah operasional dapur MBG diperbolehkan berjalan sebelum dilakukan pengujian kualitas limbah IPAL serta standar pengelolaan limbah yang wajib dipenuhi oleh seluruh SPPG di Indonesia.
(Bersambung)
Menunggu Penjelasan BGN dan DLH Soal Kewajiban Uji Limbah Dapur Program Makan Bergizi Gratis) (RN).
