Editor : Mas pay
Sleman ( JMG ) – Pemkab Sleman mulai semester pertama tahun ajaran 2023/2024 menerapkan kebijakan lima hari sekolah di jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Hal ini dikatakan oleh Bupati Sleman saat jumpa pers di pendopo Parasamya Sleman. Senin ( 2/7/2023).
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaiakan bahwa, kebijakan ini dilaksanakan serentak pada semua sekolah di bawah wewenang Pemkab Sleman dari jenjang TK/PAUD, SD, hingga SMP.
“Penerapan ini berlaku mulai dari jenjang TK/PAUD, SD, SMP dan Keseluruhan berjumlah 51.359 sekolah,” kata Bupati.
Bupati Sleman juga menjelaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut telah didahului dengan kajian yang mencakup kesiapan teknis sekolah serta ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, imbuhnya.
Bupati Sleman juga menambahkan jika Penerapan kebijakan lima hari sekolah merupakan bagian dari upaya untuk menguatkan karakter siswa melalui berbagai kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler, tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana menyampaikan bahwa, menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan dalam lima hari sekolah waktu belajar mengajarnya delapan jam per hari. Karena untuk jenjang TK 25 jam Per Minggu, untuk anak SD Dasar minim 30 jam maksimal 35 jam per Minggu, untuk SD kelas 4,5,6 minimal 32 jam maksimal 36 jam per minggunya dan untuk tingkat SMP minim 36 jam maksimal 40 jam per minggunya.
“Berdasar hasil kajian, mayoritas responden mendukung penerapan lima hari sekolah. Rinciannya, kesiapan dari aspek sarpras (sarana-prasarana) mencapai 90 persen, wali murid 91,6 persen, dan peserta didik 81,9 persen,” kata Ery.
Ada beberapa alasan ketidaksiapan, salah satunya menyangkut fasilitas tempat ibadah yang belum memadai. Namun untuk mengatasi masalah itu, sekolah disarankan bekerja sama dengan pengelola tempat ibadah di sekitar lingkungan sekolah, imbuhnya.
Selain itu, ada juga masalah berkenaan dengan fasilitas kantin yang belum memadai. Salah satu solusinya, sekolah bisa menganjurkan siswa untuk membawa bekal dari rumah.
Dan untuk tahun ini, Dinas Pendidikan ada anggaran makanan tambahan bagi anak TK dan SD yang akan dilaksanakan pada Agustus. Hanya saja karena keterbatasan anggaran, belum bisa menyasar semua sekolah, imbuhnya.
“Nanti bergiliran, diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin,” pungkasnya. ( Hari S )
