Editor : Jean
Tanah Datar- (JMG) Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Jumat, 14 Agustus 2026, menjadi momentum penting dalam membaca arah kebijakan pembangunan nasional yang akan berdampak langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Agenda tersebut digelar untuk mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, SE., MM., dan dihadiri Bupati Tanah Datar, pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Batusangkar, Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, wali nagari, pimpinan BUMN dan BUMD, unsur partai politik, organisasi masyarakat serta insan pers.
Dalam pembukaan sidang, Ketua DPRD memastikan rapat memenuhi ketentuan tata tertib DPRD Kabupaten Tanah Datar. Dengan terpenuhinya kuorum, rapat secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
RAPBN 2027 Jadi Acuan Strategis Daerah
Anton Yondra menegaskan, penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi memiliki arti strategis bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, arah kebijakan anggaran pemerintah pusat akan menjadi salah satu pijakan penting bagi daerah dalam menyusun, merancang, sekaligus menyelaraskan kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027.
Nota Keuangan RAPBN 2027 merupakan tolok ukur dalam merancang, menyusun dan mensinkronkan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan,” demikian pokok penegasan dalam pengantar Ketua DPRD Tanah Datar.
Artinya, kebijakan fiskal nasional tidak dapat dipandang sebagai kebijakan yang berdiri sendiri. Setiap arah kebijakan pemerintah pusat harus diterjemahkan secara cermat agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
Terlebih, kebijakan APBD 2027 nantinya harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
DPRD Sudah Masuk Tahapan Strategis APBD
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Tanah Datar juga menyampaikan perkembangan agenda kerja lembaga legislatif sepanjang 2026.
Sesuai rencana kerja DPRD, lembaga tersebut telah memasuki masa sidang kedua tahun 2026. Sejumlah agenda penting telah diselesaikan, termasuk penetapan keputusan DPRD mengenai pertanggungjawaban APBD Tahun 2026 serta penetapan keputusan DPRD mengenai Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2027.
Sementara itu, pembahasan KU dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2026 masih berlangsung.
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan anggaran daerah tidak dapat dilakukan secara serampangan. Setiap kebijakan anggaran harus memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Pidato Presiden Jadi Bahan Membaca Arah Pembangunan
Setelah seluruh rangkaian pembukaan selesai, pimpinan DPRD mempersilakan Bupati, Wakil Bupati dan anggota Forkopimda untuk mengikuti agenda utama, yakni menyimak pidato Presiden RI terkait RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan.
Bagi Tanah Datar, pidato tersebut menjadi bagian penting dalam membaca ke mana arah kebijakan pemerintah untuk satu tahun ke depan.
Ketua DPRD menekankan bahwa setelah mendengarkan pidato Presiden, pemerintah daerah dan DPRD dapat melihat gambaran mengenai fokus pembangunan nasional, khususnya sektor ekonomi maupun berbagai aspek pembangunan lainnya.
Arah kebijakan tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu dasar bagi daerah dalam menyusun dan menetapkan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027.
APBD 2027 Dituntut Lebih Terarah
Dengan posisi RAPBN sebagai salah satu rujukan utama penyusunan APBD, tantangan berikutnya berada pada kemampuan pemerintah daerah dan DPRD menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Sinkronisasi pusat dan daerah menjadi penting agar perencanaan anggaran tidak berhenti pada tumpukan program administratif, tetapi mampu diarahkan pada pembangunan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Tanah Datar.
Karena itu, pembahasan APBD 2027 dipandang sebagai salah satu agenda strategis yang harus mendapat perhatian serius. Kebijakan anggaran daerah akan menentukan prioritas pembangunan serta arah penggunaan sumber daya keuangan daerah pada tahun mendatang.
Paripurna Ditutup Setelah Seluruh Agenda Rampung
Setelah seluruh peserta mengikuti dan menyimak pidato kenegaraan Presiden RI, Ketua DPRD Tanah Datar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bupati beserta jajaran, Forkopimda, unsur peradilan, Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar serta seluruh undangan yang mengikuti kegiatan tersebut.
Rapat kemudian ditutup secara resmi oleh pimpinan DPRD dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil’alamiin.
Dengan berakhirnya paripurna tersebut, perhatian selanjutnya akan tertuju pada bagaimana arah kebijakan RAPBN 2027 diterjemahkan ke dalam kebijakan APBD Tanah Datar, terutama dalam memastikan anggaran daerah benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. (RN)
