Editor : De Ola
Tanah Datar (JMG) Kabupaten Tanah Datar menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak dalam percepatan penanggulangan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penanggulangan bencana yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, secara daring dari Posko Utama Bencana di Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Senin (15/12/2025).
Dalam rakor tersebut, Bupati Eka Putra didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Psi, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, S.I.P., M.Han, Kapolres Padang Panjang AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Bupati Eka Putra menegaskan, selain kebutuhan logistik, aspek pemulihan psikologis masyarakat terdampak menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, para pengungsi membutuhkan pendampingan psikiater dan tenaga kesehatan mental guna memulihkan trauma pascabencana.
“Yang paling mendesak saat ini adalah pendampingan psikologis bagi para pengungsi. Selain itu, penanganan lahan pertanian sebagai sumber utama perekonomian masyarakat juga harus segera dilakukan,” ujar Eka Putra.
Ia juga memaparkan sejumlah kebutuhan lain, di antaranya 17 unit alat berat, air mineral, obat-obatan, family kit, mesin sinso berkapasitas besar, serta pasokan BBM untuk operasional alat berat di lapangan.
Bupati melaporkan, hingga saat ini terdapat sekitar 2.976 jiwa yang masih mengungsi. Untuk mendukung kebutuhan dasar pengungsi, telah disiapkan 17 dapur umum dan 15 posko kesehatan yang tersebar di lokasi terdampak.
Sementara itu, dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana juga cukup signifikan. Tercatat 9 unit sekolah mengalami kerusakan dan 20 unit jembatan terputus. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya curah hujan yang masih terjadi, sehingga menghambat distribusi bantuan logistik ke sejumlah titik pengungsian.
“Kendala di lapangan saat ini cukup berat. Akses jalan dan jembatan yang rusak menghambat penyaluran bantuan, sementara di sisi lain mulai muncul penyakit di kalangan pengungsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eka Putra juga menyampaikan kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengajukan permohonan pembangunan 552 unit Huntara kepada Pemerintah Pusat, lengkap dengan data lahan dan lokasi pembangunan.
“Selain Huntara, kami juga sangat membutuhkan perlengkapan penunjang seperti kompor dan tabung gas, kasur, selimut, serta pakaian untuk menunjang kehidupan pengungsi di hunian sementara,” tambahnya.
Di akhir pemaparannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pemulihan, mulai dari pembersihan material bencana, perbaikan akses jalan, normalisasi sungai, hingga pemantauan intensif di hulu sungai untuk mengantisipasi bencana susulan.
“Kami mohon dukungan penuh dan sinergi dari Pemerintah Provinsi melalui dinas dan instansi terkait, terutama dalam percepatan pendataan dan penyaluran bantuan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi untuk terus berupaya maksimal dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya pengiriman data yang valid dan rinci agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Saya mengharapkan seluruh dinas dan instansi terkait lebih aktif berkomunikasi lintas sektor. Percepatan data dan pemenuhan kebutuhan daerah bencana menjadi kunci agar pemulihan dan reaktivasi perekonomian masyarakat dapat segera kembali normal,” tutup Vasko Ruseimy. (RN)
