Editor : Jean
Padang Panjang – (JMG) Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kompetensi dan talenta. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pemerintahan yang semakin efektif, aman, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik.
Penguatan tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan kerja sama dengan dua lembaga pemerintah di tingkat nasional, yakni Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Di bidang digitalisasi, Pemko Padang Panjang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSrE BSSN di Kantor BSrE BSSN, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sertifikat elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
PKS ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana dan Kepala BSrE BSSN Jonathan Gerhard Tarigan. Penandatanganan disaksikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Brigjen TNI Berty Beatus Willem Sumakud.
Wali Kota Hendri Arnis mengatakan, digitalisasi pemerintahan perlu berjalan seiring dengan penguatan keamanan informasi. Menurutnya, perubahan proses kerja dari manual ke elektronik harus memberikan kepastian terhadap keamanan dan keaslian dokumen.
“Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang memindahkan proses dari manual menjadi elektronik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap layanan dan dokumen digital memiliki jaminan keamanan, keaslian dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Menurut Hendri, penerapan sertifikat elektronik dan TTE merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi juga perlu disertai sistem keamanan yang memadai agar proses administrasi pemerintahan dapat berlangsung secara terpercaya.
Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana menyampaikan, kerja sama dengan BSrE BSSN menjadi salah satu langkah Pemko Padang Panjang dalam memperkuat penerapan pemerintahan digital. Penguatan tersebut mencakup perlindungan identitas pengguna, dokumen, proses, hingga transaksi elektronik.
“Penguatan pemerintahan digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan digital. Semakin banyak proses pemerintahan yang terdigitalisasi, semakin penting memastikan identitas pengguna, dokumen, proses dan transaksi elektronik terlindungi serta dapat diverifikasi,” jelasnya.
Dalam kerja sama tersebut, BSrE BSSN memaparkan berbagai layanan sertifikasi elektronik yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Layanan tersebut mencakup empat kelompok utama, yaitu sertifikat elektronik, aplikasi, integrasi sistem sertifikasi elektronik, serta literasi sertifikasi elektronik.
Pada kelompok sertifikat elektronik, layanan yang tersedia meliputi TTE dan Segel Elektronik. Sementara pada kelompok aplikasi terdapat Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik yang mendukung pengelolaan sertifikat secara lebih terarah.
Untuk integrasi sistem, layanan mencakup Instalasi Modul Sertifikat Elektronik serta Uji Penerapan Modul Sertifikat Elektronik. Sementara aspek literasi mencakup konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, serta penyediaan data sertifikat elektronik.
Harry mengatakan, berbagai layanan tersebut akan dioptimalkan sesuai kebutuhan Pemko Padang Panjang. Penguatan tidak hanya diarahkan pada penggunaan TTE, tetapi juga pengelolaan sertifikat, integrasi sistem, pengujian penerapan, serta peningkatan kapasitas aparatur.
Penguatan tata kelola pemerintahan juga dilakukan dari sisi sumber daya aparatur. Sehari sebelumnya, Selasa (22/9/2026), Pemko Padang Panjang memaparkan penerapan Manajemen Talenta ASN kepada BKN di Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan kompetensi dan perencanaan karier aparatur.
Ekspos tersebut berlangsung di hadapan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Herman. Pemko memaparkan profil ASN, hasil talent mapping, pengembangan kompetensi dan karier, hingga rencana penyiapan calon suksesor untuk jabatan target.
Saat ini, Pemko Padang Panjang memiliki 1.956 ASN yang terdiri atas 1.636 PNS dan 320 PPPK. Data tersebut menjadi salah satu fondasi dalam memetakan potensi, kinerja, dan kompetensi ASN secara lebih terarah sesuai kebutuhan organisasi.
Wali Kota Hendri Arnis mengatakan, Manajemen Talenta tidak semata-mata ditujukan untuk memetakan ASN, tetapi harus dilanjutkan dengan program pengembangan yang memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
“Pengembangan ASN harus dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi dan kinerja. Kita ingin setiap ASN memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Pada akhirnya, peningkatan kualitas ASN harus bermuara pada pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.
Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Kuartini Deti Putri memaparkan hasil pemetaan talenta menggunakan pendekatan 9-Box yang melihat keterkaitan antara kinerja dan potensi ASN. Hasil pemetaan tersebut diarahkan menjadi dasar pengembangan kompetensi, perencanaan karier, serta penyiapan talenta sesuai kebutuhan organisasi.
“Talent mapping tidak berhenti pada pemetaan. Hasilnya harus ditindaklanjuti melalui pengembangan kompetensi dan karier, sehingga setiap talenta memiliki arah pengembangan yang jelas dan organisasi memiliki kesiapan sumber daya manusia untuk kebutuhan ke depan,” jelas Kuartini.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Padang Panjang menyiapkan proses pendalaman terhadap calon suksesor untuk jabatan target. Tahapan tersebut meliputi wawancara, presentasi, ujian tertulis, penilaian kompetensi teknis, serta penilaian rekam jejak sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerapan Manajemen Talenta juga diselaraskan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kesinambungan antara kebutuhan organisasi, pengembangan aparatur, dan arah pembangunan daerah.
Menanggapi paparan tersebut, Herman memberikan penguatan terhadap langkah yang dilakukan Pemko Padang Panjang. Ia menekankan pentingnya dukungan data yang akurat, pemetaan yang objektif, serta tindak lanjut yang konsisten agar penerapan Manajemen Talenta dapat berjalan efektif.
Melalui penguatan keamanan pemerintahan digital dan pengembangan Manajemen Talenta ASN, Pemko Padang Panjang terus membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem pemerintahan sekaligus menyiapkan aparatur yang mampu mendukung pelayanan publik dan kebutuhan organisasi di masa mendatang.(YB)
