Editor : Jean
PADANG PANJANG – (JMG) Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Panjang memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kota Padang Panjang yang berhasil masuk lima besar nominator terbaik dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026.
Ketua PJKIP Padang Panjang periode 2025–2028, Rinaldi yang akrab disapa Pak CE, menilai capaian tersebut merupakan perkembangan positif dalam upaya mendorong pemerintahan yang transparan, terbuka, dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan masuk lima besar hendaknya tidak sekadar menjadi kebanggaan dalam penilaian administratif, tetapi harus dibuktikan melalui kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang Panjang diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan informasi secara terbuka.
“Apresiasi tentu kita berikan atas capaian ini. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai prestasi hanya sebatas angka penilaian, sementara akses masyarakat terhadap informasi masih sulit,” tegas Pak CE.
Di bawah kepemimpinannya, PJKIP Padang Panjang diharapkan terus memperkuat peran sebagai wadah jurnalis yang tidak hanya mengedepankan profesionalisme, tetapi juga menjunjung tinggi fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Pak CE dikenal sebagai sosok pimpinan yang mengayomi anggota serta mendorong kebersamaan dalam organisasi. Ia juga aktif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, khususnya terkait keterbukaan informasi, kebijakan publik, dan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Baginya, keberadaan PJKIP bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan menjadi mitra kritis yang konstruktif, sekaligus memastikan hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi.
Ia berharap seluruh badan publik di Padang Panjang semakin terbuka terhadap kritik dan masukan, serta menjadikan transparansi sebagai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kontrol sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah membutuhkan kritik dan masukan agar pelayanan publik semakin baik. Sebaliknya, insan pers juga harus menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab,” tutupnya.
Dengan capaian lima besar tersebut, PJKIP berharap Pemko Padang Panjang terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, sehingga transparansi tidak hanya menjadi predikat, tetapi benar-benar menjadi komitmen dalam melayani masyarakat.
Syafriyanto YB | JMG
