Editor : De Ola
Merangin, (JMG) – Jaminan Kesehatan Nasioal (JKN) Pemerintah pusat menurunkan program untuk kesejahteraan masyarakat kususnya teruntuk masarakat yang kurang mampu dimana pemerintah telah sah memberikan jaminan kesehatan/ Kartu Indonesia Sehat (KIS), dalam program pemerintah tersebut guna mensenjahterakan masyarakat dalam kesehatan namun malah disalah gunakan oleh oknum calo atau oknum yang bekerja di dalam suatu kantor kesehatan setempat/ PUSKESMAS.
Kali ini dialami warga masyarakat Merangin yang hidup di wilayah plosok Kabupaten Merangin.
Dari data yang didapat dari kru JMG ini, salah satu warga Jangkat Timur yang enggan disebut namanya menjelaskan dan sangat mengeluhkan atas apa yang dialaminya, pada saat dirinya sakit dan harus mendapatkan pertolongan.
Ya, benar saya sendiri sangat sedih, pada saat itu tepatnya bulan suci Rhomadon saya mengalami sakit dan harus operasi yang harus membutuhkan biaya yang cukup lumayan, akhirnya saya memutuskan untuk ikut mengurus progran pemerintah, dengan mengikuti program pembuatan KIS agar bisa meringankan karena saya orang yang tidak punya dan butuh pengobatan (operasi) namun pada saat itu pengurusan KIS melalui atas nama HPS.
Untuk pengurusan KIS, pada saat itu HPS yang bekerja di suatu Puskesmas Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur, meminta biaya Rp.3.800.000 untuk pembuatan KIS saya dan ada juga masyarakat lain HPS meminta biaya RP. 1.500.000.
Pembuatan KIS mengeluarkan biaya yang berfariasi, namun saya yang paling mahal alasan HPS penyakit saya sudah mendesak, tutup warga.
Adanya mendengar keluhan warga, Kru JMG mencoba menghubungi bapak Kepala Puskesmas Desa Rantau Suli tersebut melalui via telpon, dimana sodara HPS bekerja. Bapak Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa pembuatan KIS tidak melalui puskesmas dan langsung ke Dinas.
Kepala Puskesmas mengatakan memang benar kalo HPS bekerja di Pukesmas, tapi kalau masalah pembuatan KIS melalui dia saya juga kurang paham, setau saya di pukesmas saya tidak ada pembuatan KIS, cuman kalo rujukan iya.
(bodrex)
