Editor : Mas pay
Sleman ( JMG ) – Aisyah adalah satu – satunya Universitas yang di kelola oleh organisasi perempuan di Indonesia, dan bertumbuh dengan bagus rekan – rekan bisa menyaksikan sendiri.
Dengan lahan yang luas gedung yang megah, dan insyaallah sebentar lagi ada masjid dan gedung pertemuan yang representatif. Yang semua ini hasil dari gerak kesungguhan kemandirian dan kekuatan yang dimiliki oleh UNISA.
Yang kedua diusia yang ke 32 tahun UNISA ingin hadir menjadi Universitas yang unggul berkemajuan bahkan bukan hanya secara institusi nya.
Hal itu di sampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof.Dr.Headar Nashir kepada awak media di saat menghadiri Milad ke 32 tahun Aisyah bertempat di gedung utama UNISA Senin 10/7/2023.
Haedar mengatakan, secara kwalitas yang bisa hadir menjadi Center off excelen, dan menuju kesitu ini sedang berjuang meraih fakultas kedokteran. Kemudian juga untuk program – program catur darma lain yang, sebenarnya siap ini sumber daya manusianya sistemnya sudah mapan dan daya dukung persyarikatan Muhammadiyah juga sangat luas, paparnya.
Yang perlu diketahui adalah kita inikan UNISA besicnya kesehatan, terus Indonesia ini masih kekurangan tenaga dokter, tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis dan belum soal pembangunan kesehatan masyarakat. Maka dengan UNISA sebenarnya bangsa ini juga bisa makin kuat untuk pembangunan di bidang kesehatan secara nasional, Nah Muhammadiyah dengan 155 Rumah Sakit dan 365 Klinik terus yang dikelola oleh Aisyah. Itu sebenarnya merupakan aset strategis banget bisa untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa, baik kesehatan jasmani, rohani bangsa bahkan juga untuk membangun usaha kecerdasan bangsa.
Kitakan punya problem stunting, punya problem daya saing bangsa masih rendah, HTI kita juga masih di bawah gitu ya.” Maka dengan UNISA ini, sebenarnya kita bisa terus menggerakan pilar – pilar strategis untuk pembangunan kemajuan bangsa.” Disinggung tentang persoalan Indonesia saat ini, oh iya, betul jadi perlu ada lompatan sebenarnya kebijakan dari pemerintah.” Misal Kemenkes mengumumkan ada 30 rb dokter spesialis yang kita perlukan, kemudian ada sekitar ribuan dokter yang masih kurang untuk disebar di seluruh daerah Indonesia.” Pada saat yang sama kita punya problem – problem tadi, maka kalau pemerintah tidak melakukan kebijakan – kebijakan strategis yang lebih progesif itu maka kita akan tidak bisa mengejarnya.
” Kan sering bahwa pranata untuk mencari dan menyelesaikan masalah itu bergerak dengan tambah, sementara problem biasanya bergerak deretan ukurnya”.
” Disitu perlu ada kebijakan strategis, jadi misalkan pembukaan fakultas kedokteran itu dia tidak bisa hanya mengandalkan birokrasi murni, harus ada usaha – usaha membuka katup bagi pengembangan baik di Jawa maupun di luar Jawa secara seimbang gitukan. Karena toh kita menyelenggarakan pendidikan di pulau Jawa, kan utamanya untuk luar Jawa juga, jadi ini perlu ada kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah dalam hal membuka fakultas kedokteran, yang kedua juga apa yang di gagas oleh kementerian kesehatan perpaduan antara membuka program spesialis berbasis rumah sakit dengan yang berbasis perguruan tinggi.
” Ya ini, harus ada solusinya, kemudian kalau kita tetap kekeh dalam posisi masing – masing kan tidak ada solusi. Nah disitu perlu ada yang terakhir kami percaya bahwa meskipun pemilu itu agenda penting tapi dalam 1 tahun kedepan itu, berbagai kebijakan nasional itu harus bisa mengakselerasikan kemajuan dan Muhammadiyah siap dengan gerak pendidikan kesehatan ekonomi gitu ya, untuk ikut menjadi bagian penting dari bangsa ini mengangkat martabat kedaulatan dan kemajuan bangsa”, jelasnya.
Disinggung tentang Alzaitun yang saat ini masih rame di perbincangan Haedar mengatakan PP Muhammadiyah itu, menyampaikan beberapa pandangan, satu masalah Alzaitun itu harus betul – betul diselesaikan secara tuntas berdasar koridor hukum dan urgensi serta masalah yang objektif yang terjadi, jadi kesampingkan masalah – masalah yang bersifat politik dan urgensi serta masalah pada objektivitas yang terjadi.
Jadi kesampingkan masalah – masalah yang bersifat politik, dibalik itu baik politik keagamaan maupun politik kepentingan, agar kalau itu ada problem ya pemerintah harus tegas apa lagi misalkan kementerian MUI sudah punya pandangan.
Kementerian Agama juga sudah punya pandangan ya, harus diambil langkah tegaskan, saya percaya pemerintah melalui Menkopolhukam bisa mengambil langkah tegas.
” Jangan berfikir soal – soal bersipat politik, nanti masalah menjadi tertunda – tunda dan melebar kemana – mana”, ujar Haedar.
“Nah yang kedua, soal hukum itu kita adu aja dimuka hukum semuanya, tapi itu tadi hukum yang objektif maupun hukum yang berdasarkan para koridor yang bisa memberikan kepastian, yang ketiga kata Haedar pandangan – pandangan dari tokoh agama itu kalau apa – apa disikapi dengan hukum itu nanti akan ada masalah baru”, paparnya.
Yakni friksi keagaman dan kebangsaan padahal tokoh – tokoh agama itu memberi pesan moral, membikin pernyataan itu karena tanggung jawab moral agar beragama itu lurus – lurus ajalah, kemudian pesantren itu harus diurus dengan cara pesantren jangan diurus dengan model – model lain yang menimbulkan keresahan di muka publik.
Jadi tentu baik majelis ulama maupun lembaga hukum yang ada di lembaganya, hukum di institusi lain itu akan membeckup pak, Anwar Abas jika ada yang membawa ke tanah hukum.
“Jadi ya, sudah nanti dibawa ke ranah dan harus siap juga dengan pembelaan hukum tapi, lebih dari itu sekali lagi kami berharap bahwa Alzaitun jangan jadi kerikil di tubuh bangsa ini. Diselesaikan masalah pada objektivitas yang terjadi dan, jangan ada lagi politisasi sehingga kan bangsa yang maju itu bangsa yang menyelesaikan masalah tidak terus gaduh gitu tapi ya simpel tegas hukum ya hukum berlaku dan hukum objektif,” pungkasnya. ( Joni Chan )
