Editor : Jean
Padang – (JMG) Dugaan praktek monopoli dan biaya transportasi jalur darat untuk batubara ke PLTU Teluk Sirih disorot DPC GRIB Kota Padang. Dua kali surat dilayangkan Joni Iekandar selaku ketua dan Hidral Ori selaku sekretaris, tapi tak digubris pihak PLTU Teluk Sirih.
Surat pertama tertanggal 10 September 2026 dengan nomor surat 052/KL/PLTU PLN/DPC/GRIBJ/IX/2026 itu mempertanyakan terkait biaya angkut transportasi batubara lewat darat ke PLTU tersebut yang dinilai tidak wajar dan pemborosan anggaran. Sebab biaya yang diberikan kepada transportir terlalu tinggi.
Surat pertama itu tidak ditanggapi pihak PLTU Teluk Sirih, akhirnya DPC GRIB Jaya Padang melayangkan surat kedua tertanggal 24 September 2026. Surat dengan nomor 053/KL/PLTU PLN/DPC/GRIBJ/IX/2026 juga belum ditanggapi pihak PLTU Teluk Sirih.

Menurut data yang dimiliki GRIB Jaya, ongkos angkut/transpor jalur darat dari stockpile yang berada di Sarolangun Jambi ke PLTU Teluk Sirih adalah Rp. 710.400,-. Hal ini dinilai terlalu tinggi, sebab jaraknya hanya sekitar 550-560 KM. Bila dikalkulasikan dengan biaya standar hanya sekitar Rp. 500.000 – Rp. 550.000. Hal ini dilihat dari biaya angkut yang diberikan PT. Semen Padang kepada transportir sangat berbeda jauh dan perlu dipertanyakan. Untuk ke PT. Semen Padang dengan jarak stockpile ke PT. Semen Padang 520 KM hanya Rp. 340.000 – Rp. 350.000, terang Joni Iskandar Ketua DPC GRIB Jata Kota Padang.
Ditambahkannya, transportasi darat itu juga hanya dimonopoli oleh satu perusahaan saja dan tak ada perusahaan lain yang mengangkut batubara ke PLTU Teluk Sirih itu. Ada apa ini?, tanya Joni.
Ditambahkannya, tak hanya transportasi darat yang diduga dimonopoli, pemasok batubara lewat jalur darat untuk ke PLTU Teluk Sirih itu juga hanya diberikan kepada satu pengusaha. Selain itu spek dan kualitas barubara juga dipertanyakan, karena diduga spek dan kalori yang dikirim tidak sesuai dengan spek yang telah ditetapkan, ungkap Joni.
Terakhir Joni meminta agar pihak PLTU transparansi dan menjawab surat yang telah dikirimkan. Mengapa pihak PLTU Teluk Sirih bungkam? Kami akan terus pertanyakan terkait ini, bahkan kalau tidak ditanggapi juga, kami akan desak melalui aksi damai dengan mengerahkan massa ke PLTU tersebut agar mereka lakukan transparansi dan jawab pertanyaan kami, ujarnya.
Sementara itu, pihak PLTU Teluk Sirih yang coba dikonfirmasi belum memberikan jawaban. JMG membuka Hak Jawab dan Hak Koreksi untuk PLTU Teluk Sirih terkait pemberitaan ini. (Ism)












