Editor : Jean
Jakarta – (JMG) Nama Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, mencuat di tingkat nasional. Politisi Partai Golkar tersebut tercatat sebagai satu-satunya Ketua DPRD dari luar Pulau Jawa yang mendapat undangan khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Intelijen Tahun 2026.
Undangan resmi tersebut tertuang dalam surat Kejaksaan Agung RI Nomor B-196/D.1/Ds.1/08/2026, tertanggal 5 Agustus 2026, yang ditujukan kepada para Ketua DPRD Kabupaten sebagaimana daftar terlampir.
Dalam surat itu disebutkan, kegiatan konsolidasi/Forum Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Intelijen Tahun 2026 dilaksanakan secara hybrid, dengan mengundang para Ketua DPRD untuk hadir secara langsung maupun mengikuti secara daring.
Kegiatan tersebut digelar pada Senin, 10 Agustus 2026, mulai pukul 12.00 WIB hingga selesai, bertempat di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara.
Yang menarik, dari deretan pimpinan DPRD yang menjadi sasaran undangan, Anton Yondra disebut menjadi satu-satunya Ketua DPRD dari luar Pulau Jawa yang diundang secara khusus untuk hadir langsung dalam forum tersebut.
Bahas Peran Penegakan Hukum dalam Asta Cita
FGD Jaksa Agung Muda Intelijen Tahun 2026 mengangkat tema strategis, yakni “Optimalisasi Peran Intelijen Penegakan Hukum sebagai Supporting System dalam Pelaksanaan Asta Cita Presiden.”
Tema tersebut menempatkan fungsi intelijen penegakan hukum sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan Asta Cita Presiden.
Kehadiran Ketua DPRD dalam forum tersebut juga menjadi menarik karena lembaga legislatif daerah memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan, penganggaran serta penyelenggaraan pemerintahan di daerah,Ketua DPRD lainnya hadir secara online bersama kajari di daerah masing2.
Dengan demikian, undangan terhadap Anton Yondra tidak hanya dapat dilihat sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai ruang komunikasi strategis antara unsur penegakan hukum dengan pimpinan legislatif daerah.
Nama Tanah Datar Dibawa ke Forum Nasional
Di tengah dinamika pemerintahan dan politik daerah, keterlibatan Anton Yondra dalam forum yang digelar Kejaksaan Agung tersebut menjadi perhatian tersendiri.
Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, kehadirannya sekaligus membawa nama daerah ke ruang diskusi tingkat nasional yang mempertemukan unsur strategis pemerintahan dan penegakan hukum.
Undangan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi kelembagaan antara DPRD dan institusi penegakan hukum menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Terlebih, tema yang diangkat Kejaksaan Agung berkaitan langsung dengan optimalisasi intelijen penegakan hukum dalam mendukung agenda besar pemerintahan.
Bukan Soal Gengsi, Tapi Posisi Strategis
Kehadiran Anton Yondra dalam forum tersebut tentu bukan semata-mata persoalan siapa yang diundang dan siapa yang tidak. Lebih jauh, forum ini menjadi momentum bagi pimpinan DPRD daerah untuk memahami arah kebijakan penegakan hukum sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan.
Bagi Tanah Datar, kehadiran Ketua DPRD dalam forum tingkat nasional tersebut menjadi catatan tersendiri.
Dari Tanah Datar ke Jakarta, nama Anton Yondra kini ikut berada dalam ruang diskusi strategis Kejaksaan Agung terkait optimalisasi penegakan hukum dan dukungan terhadap agenda Asta Cita Presiden.
Surat undangan resmi Kejaksaan Agung RI yang diterima tersebut menjadi dasar bahwa Anton Yondra memang mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Adapun klaim sebagai “satu-satunya Ketua DPRD dari luar Pulau Jawa” didasarkan pada informasi mengenai daftar penerima undangan yang disampaikan kepada media dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak Kejaksaan Agung apabila hendak dipastikan secara administratif.
(RN)
