Editor : Jean
Ketua DPRD Anton Yondra Dampingi Teguran Keras kepada Asisten II Ten Feri, Persiapan Pembangunan Pasar Serikat Disorot
Tanah Datar – (JMG) Persiapan pembangunan Pasar Serikat Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, menjadi sorotan tajam saat Anggota DPR RI Komisi V, H. Zigo Rolanda, S.E., M.M., melakukan kunjungan reses pada Jumat (23/10/2026). Di tengah rencana pembangunan yang didukung anggaran puluhan miliar rupiah dari pemerintah pusat, persoalan mendasar justru mencuat: para pedagang disebut belum menerima sosialisasi terkait rencana pembangunan tersebut.
Temuan itu memicu kekecewaan Zigo Rolanda. Di hadapan Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, S.E., M.M., dan Sekretaris Daerah Abdurahman Hadi, ia secara tegas menyoroti kesiapan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, khususnya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ten Feri, dalam menyiapkan tahapan pembangunan pasar.
Bagi Zigo, pembangunan pasar bukan semata-mata persoalan tersedianya anggaran dan desain bangunan. Persiapan teknis, kepastian penempatan pedagang, serta komunikasi dengan masyarakat yang terdampak harus diselesaikan sejak awal. Tanpa langkah tersebut, proyek yang telah diperjuangkan di tingkat pusat berisiko menghadapi hambatan ketika memasuki tahap pelaksanaan.
Pedagang Belum Mendapat Sosialisasi, Persiapan Dipertanyakan
Dalam kunjungan tersebut, Zigo mengaku memperoleh informasi langsung dari para pedagang bahwa sosialisasi mengenai rencana pembangunan Pasar Serikat Batusangkar belum dilakukan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena proyek disebut akan segera memasuki tahap lelang.
Ia pun mengingatkan bahwa proses pembangunan tidak bisa berjalan efektif apabila persoalan pengosongan area pasar baru diselesaikan setelah proses lelang berakhir. Menurutnya, pemerintah daerah harus bergerak cepat agar pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh persoalan yang semestinya dapat diantisipasi sejak dini.
Karena persiapan pembongkaran. Pengalaman saya Pasar Raya, sebelum lelang itu sudah kosong, supaya lelang kan hanya empat puluh lima hari, begitu selesai langsung kerja,” tegas Zigo kepada Ten Feri.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesiapan lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketepatan jadwal pembangunan. Apabila pedagang masih menempati area yang akan dibangun ketika proses lelang selesai, kontraktor berpotensi tidak dapat langsung memulai pekerjaan.
Zigo Ingatkan Risiko Keterlambatan dan Kerugian Pedagang
Zigo juga menekankan pentingnya kesesuaian desain dan pelaksanaan pembangunan dengan standar Kementerian Perdagangan, termasuk pengaturan akses pasar, kios, serta toko-toko milik masyarakat.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus dipersiapkan secara matang agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru, baik dalam aspek teknis maupun sosial. Pemerintah daerah diminta tidak menganggap sosialisasi sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai tahapan penting untuk memberikan kejelasan kepada pedagang mengenai rencana pembongkaran, relokasi, dan kelanjutan aktivitas usaha mereka.
Ini standar Perindag. Kalau tidak dikosongkan dulu, nanti begitu lelang selesai, pedagang masih di dalam, pekerjaan tidak bisa dimulai. Desember kejar tayang, kasihan toko-toko masyarakat, kios-kios segala macam,” ujarnya.
Peringatan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya benturan antara target pembangunan dan kepentingan ekonomi masyarakat. Pasar merupakan ruang usaha yang menopang kehidupan banyak pedagang. Karena itu, setiap kebijakan pembongkaran maupun penataan ulang harus disertai komunikasi yang jelas dan langkah penanganan yang terukur.
Ketua DPRD Ikut Menyoroti Keseriusan Pemerintah Daerah
Dalam momen tersebut, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mendampingi Zigo saat menunjukkan gambar desain pasar kepada Ten Feri. Anton turut memberikan penegasan agar pemerintah daerah serius menindaklanjuti arahan dan memastikan persiapan pembangunan tidak berjalan setengah hati.
Sementara itu, Ten Feri terlihat mencatat dan memegang dokumen ketika teguran disampaikan. Namun, tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah, termasuk jadwal sosialisasi dan langkah penyelesaian persoalan pedagang, menjadi hal yang perlu dipastikan setelah kunjungan tersebut.
Sorotan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara membutuhkan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan anggaran harus diikuti kesiapan administratif, teknis, serta sosial agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Saya Perjuangkan Anggarannya, Jangan Sampai Gagal karena Persiapan”
Kekecewaan Zigo semakin jelas ketika ia menegaskan bahwa anggaran pembangunan pasar tersebut telah diperjuangkannya di tingkat pusat. Ia tidak ingin upaya tersebut terhambat hanya karena persoalan sosialisasi dan kesiapan lokasi yang
dinilai belum tuntas.
Saya yang perjuangkan anggarannya di pusat, puluhan miliar. Jangan sampai gagal hanya karena kita tidak sosialisasi ke pedagang. Ini tanggung jawab Asisten II,” pungkasnya.
Pernyataan itu menjadi pesan keras bagi jajaran pemerintah daerah agar segera mengambil langkah nyata. Sosialisasi kepada pedagang, pendataan pihak yang terdampak, penjelasan mengenai tahapan pembongkaran, serta kepastian pengaturan aktivitas perdagangan selama pembangunan perlu menjadi prioritas.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Pasar Serikat Batusangkar tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan baru atau besarnya anggaran yang dikucurkan. Ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha pedagang juga menjadi ukuran penting.
Anggaran besar sudah diperjuangkan. Kini, kesiapan pemerintah daerah menjadi ujian berikutnya. Jangan sampai pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat justru tersendat akibat lemahnya koordinasi dan keterlambatan komunikasi dengan masyarakat yang paling terdampak.(RN)
