Editor : Jean
PADANG PANJANG – (JMG) Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengambil sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Langkah tegas ini bermula dari pembentukan Tim Pemeriksa khusus yang melibatkan unsur atasan langsung, bidang kepegawaian, serta pengawasan. Tim tersebut telah tuntas menjalankan serangkaian proses mulai dari pemanggilan, pemeriksaan mendalam, hingga pengumpulan fakta-fakta valid di lapangan.
Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang, Zetrial, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi tersebut, Tim Pemeriksa telah merumuskan dan menyerahkan rekomendasi kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Surat Keputusan (SK) penjatuhan hukuman disiplin bagi kedua ASN yang bersangkutan telah resmi ditandatangani oleh Bapak Walikota,” ungkap Zetrial saat memberikan keterangan, Senin (26/10).
Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan SK tersebut, pihak BKPSDM dalam waktu dekat segera memanggil manajemen RSUD bersama kedua ASN yang bersangkutan untuk menyerahkan keputusan hukuman disiplin secara resmi.
Kebijakan tegas ini diharapkan menjadi momentum penegakan disiplin sekaligus pengingat bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemko Padang Panjang agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Kronologi dan Klarifikasi Manajemen RSUD
Pelanggaran disiplin yang dimaksud merujuk pada insiden dugaan pelanggaran kode etik serta aturan kedisiplinan ASN yang melibatkan dua tenaga kesehatan—seorang dokter umum dan seorang perawat—di lingkungan RSUD Kota Padang Panjang.
Kasus tersebut bermula dari peristiwa penggerebekan oleh warga terhadap kedua oknum nakes tersebut di dalam mobil yang terparkir di halaman depan area RSUD pada Jumat (7/8/2026) siang, usai pelaksanaan salat Jumat. Saat kejadian, aktivitas lalu-lalang orang dan kendaraan di lokasi terpantau sangat tinggi karena berada di area publik rumah sakit.
Direktur RSUD Kota Padang Panjang, dr. Irwanto, secara terpisah menegaskan bahwa narasi miring yang mengaitkan kejadian itu dengan perbuatan asusila atau mesum sama sekali tidak terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, berita acara pemeriksaan (BAP), serta pengakuan langsung dari para pihak, pemicu utama penggerebekan murni karena keduanya kedapatan berduaan di dalam mobil dalam status non-muhrim.
“Dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi, tidak ditemukan bukti adanya perbuatan mesum. Keduanya digerebek warga karena kedapatan berduaan di dalam mobil dalam status non-muhrim,” terang dr. Irwanto.
Kendati demikian, Tim Pemeriksa gabungan menilai bahwa perilaku keduanya tetap telah melanggar ketentuan norma, kode etik, serta disiplin pegawai negeri karena dinilai mencederai marwah institusi pemerintah dan profesi pelayanan publik. Atas dasar itulah, proses pemeriksaan berlanjut hingga berujung pada penjatuhan sanksi disiplin resmi oleh Pemko Padang Panjang.(YB)
