Editor : Jean
Didampingi Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dan Anggota DPRD Sumbar Epi Darma, Kunjungan Reses Komisi V DPR RI Menyoroti Pembangunan Pengendali Sedimen dan Mitigasi Bencana Gunung Marapi
Tanah Datar – (JMG) Pembangunan infrastruktur pengendali bencana di kawasan Gunung Marapi menjadi salah satu isu strategis dalam agenda kunjungan reses Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, S.E., M.M., di Nagari Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Kunjungan dalam rangka reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026/2027 tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung program pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong agar kebutuhan masyarakat daerah mendapat perhatian serius dalam kebijakan pembangunan pemerintah pusat.
Dalam kunjungan itu, Zigo Rolanda didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, serta Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Golkar, Epi Darma. Kehadiran para wakil rakyat lintas tingkatan pemerintahan tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperjuangkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu pekerjaan strategis yang menjadi perhatian di kawasan Gunung Marapi adalah pembangunan Sabo Dam atau bangunan pengendali lahar dan sedimen. Infrastruktur ini dirancang untuk mengendalikan aliran material vulkanik, termasuk pasir, batu, dan sedimen yang berpotensi terbawa aliran sungai ketika terjadi banjir lahar hujan.
Berdasarkan papan informasi proyek Kementerian Pekerjaan Umum yang terdokumentasi di lokasi, pembangunan pengendali lahar dan sedimen kawasan Gunung Marapi dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025–2027. Proyek tersebut mencakup sejumlah pembangunan Sabo Dam dan pekerjaan sungai di Kabupaten Tanah Datar serta Kabupaten Agam.
Untuk wilayah Tanah Datar, lingkup pekerjaan yang tercantum meliputi tiga Sabo Dam di Sungai/Batang Malana, dua Sabo Dam di Sungai/Batang Anai, serta satu pekerjaan sungai di Batang Pagu-Pagu. Sementara itu, di Kabupaten Agam terdapat pembangunan Sabo Dam di Sungai/Batang Katik dan Sungai/Batang Jabuah, termasuk pekerjaan tambahan di Batang Jabuah.
Papan informasi proyek mencatat nilai kontrak sebesar Rp249,87 miliar, dengan alokasi anggaran konstruksi Rp37,48 miliar pada 2025, Rp96,82 miliar pada 2026, dan Rp115,58 miliar pada 2027. Masa pelaksanaan tercantum mulai 23 Desember 2025 hingga 31 Desember 2027.
Besarnya nilai investasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan pengendali lahar bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan kawasan rawan bencana. Keberhasilan proyek perlu diukur tidak hanya dari persentase penyelesaian konstruksi, tetapi juga dari kualitas bangunan, ketepatan waktu pelaksanaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai.
Dalam konteks inilah, kunjungan reses anggota Komisi V DPR RI memiliki arti strategis. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi, agenda tersebut menjadi kesempatan untuk memastikan program infrastruktur yang didanai melalui anggaran negara berjalan sesuai perencanaan dan menjawab kebutuhan daerah.
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, turut menjadi bagian penting dalam kunjungan tersebut. Keterlibatan unsur legislatif kabupaten diharapkan memperkuat penyampaian kebutuhan pembangunan Tanah Datar kepada pemerintah pusat, terutama menyangkut infrastruktur dasar, mitigasi bencana, serta perlindungan masyarakat di kawasan yang memiliki risiko bencana alam.
Di sisi lain, sinergi dengan Anggota DPRD Sumatera Barat, Epi Darma, menjadi bagian dari upaya menyelaraskan aspirasi daerah dengan program pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Koordinasi tersebut penting agar persoalan infrastruktur di Tanah Datar tidak berhenti pada tahap penyampaian aspirasi, tetapi memperoleh tindak lanjut yang terukur.
Bagi masyarakat Sungai Jambu dan kawasan sekitar Gunung Marapi, pembangunan infrastruktur pengendali lahar memiliki kepentingan langsung terhadap rasa aman dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Karena itu, pengawasan pelaksanaan proyek, pemeliharaan bangunan, serta penanganan titik-titik rawan lainnya tetap perlu menjadi perhatian bersama.
Kunjungan reses ini diharapkan menghasilkan lebih dari sekadar agenda seremonial. Aspirasi masyarakat perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret melalui koordinasi lintas pemerintahan, pengawalan anggaran, dan pengawasan pembangunan yang transparan serta akuntabel.
Pembangunan yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya infrastruktur yang berdiri megah, melainkan infrastruktur yang benar-benar berfungsi melindungi warga, mengurangi risiko bencana, dan menopang masa depan Tanah Datar.(RN)
