Editor : De Ola
Payakumbuh, (JMG) – Aroma korupsi di lingkungan BWSS V Padang semakin hari semakin tercium. Kendati berbagai cara dilakukan oknum pejabat di instansi yang dipimpin Naryo Widodo ST, MT tersebut.
Salah satu proyek yang terpantau oleh JMG yang disinyalir syarat korupsi adalah Normalisasi Batang Agam Kota Payakumbuh yang berlokasi di kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, kecamatan Payakumbuh Selatan (kanan aliran) dan kelurahan Pakan Senayan, kecamatan Payakumbuh Barat (kiri aliran). Proyek tersebut kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Mulai dari penggunaan material illegal, BBM Subsidi hingga mengenyampingkan kontrak yang telah ditandatangani.
Proyek senilai Rp. 42,88 miliar itu berjalan berdasarkan kontrak Nomor HK 0201-BWS5.8.1/02/2025 tertanggal 14 April 2025, dengan masa pelaksanaan 262 hari kalender. PT. Bina Cipta Utama dipercaya sebagai kontraktor pelaksana. Sedangkan PT. Sarana Bhuana Jaya KSO PT. Indra Jaya (Persero) KSO PT. Rancang Mandiri bertindak sebagai konsultan supervisi.
Penggunaan material illegal dan BBM Subsidi pada proyek itu seperti dilegalkan oleh PPK dan Kasatker. Bahkan pengambilan material sungai Batang Agam itu diketahui oleh PPK dan Kasatker.
Berdasarkan informasi yang didapat JMG dari salah seorang sumber yang juga merupakan pegawai di PT. Bina Cipta Utama, pengambilan material illegal dan penggunaan BBM Subsidi itu telah diketahui PPK dan Kasatker.
” Hal ini tentu mendatangkan keuntungan besar bagi kontraktor. Dan otomatis kemungkinannya diduga telah ada hitung-hitungan antara kontraktor dan pihak BWSS V Padang,”, ujar sumber itu.
Apa yang disampaikan sumber itu terlihat jelas saat JMG datang kelokasi proyek. Terlihat material yang diambil berasal dari sungai. Begitu juga BBM yang digunakan diduga tidak berasal dari agen resmi BBM Industri melainkan dari pemain BBM Illegal.
Pelaksana lapangan saat ditemui JMG mencoba menghindar. Ilyas Firman selaku PPK tidak menggubris panggilan telpon dari wartawan JMG. Bahkan saat berita sebelumnya dikirimkan kepada dia dan dikonfirmasi ulang terkait temuan JMG, Ilyas diam seribu bahasa.
Hermansyah selaku Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Provinsi Sumbar saat dimintai tanggapannya oleh JMG mengungkapkan banyak keganjilan dalam proyek Batang Agam 2025 itu. Buktinya jelas dengan bungkamnya Ilyas Firman selaku PPK.
” LP-KPK akan kawal proyek itu dan akan segera menyurati APH terkait temuan penggunaan material illegal serta BBM Subsidi. Ini jelas telah ada unsur korupsi dan mengangkangi aturan yang ada. Pidananya sudah pasti ada di proyek tersebut. Kita minta APH segera bertindak, ujarnya. (Tim)
