Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, tidak sekadar menjadi forum menyusun rencana pembangunan. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Wali Nagari Tigo Jangko,Senin (21/9), justru menjadi ruang terbuka bagi pemerintah nagari menyampaikan kekecewaan terhadap ketidakhadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diundang.
Ketua Panitia Pelaksana Musrenbang Nagari Tigo Jangko, Raimon Junaidi, S.Kom, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan nagari. Menurutnya, forum tersebut seharusnya menjadi ruang dialog antara pemerintah nagari, masyarakat, DPRD, OPD dan pemangku kepentingan lainnya agar usulan pembangunan tidak berhenti sebagai daftar kebutuhan, tetapi dapat dikawal hingga tahap realisasi.
Raimon menegaskan, keterlibatan seluruh pihak sangat dibutuhkan karena berbagai persoalan pembangunan di nagari tidak semuanya dapat diselesaikan melalui anggaran nagari. Karena itu, kehadiran OPD terkait menjadi penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus memberikan penjelasan mengenai program yang dapat disinergikan dengan pemerintah daerah.
Nada lebih tegas disampaikan Wali Nagari Tigo Jangko, Mustafa Kamal, S.Pd.I, saat memberikan sambutan sekaligus membuka Musrenbang secara resmi. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena sejumlah OPD yang telah menerima undangan tidak hadir dalam forum perencanaan pembangunan tersebut.
Mustafa Kamal menyebut, Pemerintah Nagari Tigo Jangko telah melayangkan undangan kepada sekitar 10 OPD. Namun, ketidakhadiran sejumlah OPD dinilai membuat komunikasi antara pemerintah nagari dengan pemerintah daerah menjadi tidak maksimal.
Pesan kami dari Nagari Tigo Jangko kepada Bupati Tanah Datar, Bapak Eka Putra, agar menginstruksikan kepada OPD yang mendapatkan undangan untuk dapat hadir ke nagari-nagari yang telah melayangkan undangan,” tegas Mustafa Kamal.
Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Forum tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan program daerah.
Kekecewaan juga mengemuka terkait belum terealisasinya janji pengadaan ambulans untuk Nagari Tigo Jangko. Mustafa Kamal mengingatkan bahwa kebutuhan ambulans tersebut sebelumnya telah disampaikan dan dijanjikan saat Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M. berkunjung ke nagari tersebut. Namun hingga Musrenbang berlangsung, janji tersebut disebut belum terealisasi.
Jangan anak tirikan Nagari Tigo Jangko. Kami menunggu janji Bupati Eka Putra. Ambulans pernah dijanjikan ketika beliau datang ke Nagari Tigo Jangko, tetapi sampai sekarang janji tersebut belum terealisasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Musrenbang. Bagi pemerintah nagari, ambulans bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat dan ketika warga membutuhkan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan.
Sementara itu, ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar juga disampaikan dalam forum tersebut. Beberapa pihak menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran anggota DPRD yang sedianya diharapkan hadir dalam Musrenbang. Ketidakhadiran tersebut disebut berkaitan dengan jadwal yang berdekatan dengan agenda kunjungan kerja ke Pasaman.
Permohonan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan kepada Pemerintah Nagari dan masyarakat Tigo Jangko. Kendati demikian, forum tetap berharap aspirasi yang dibahas dapat diteruskan dan diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Jangan anak tirikan Nagari Tigo Jangko. Kami berharap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak hanya dicatat dalam Musrenbang, tetapi benar-benar dikawal hingga menjadi program pembangunan,” menjadi pesan yang mengemuka dalam forum tersebut.
Di sisi lain, Camat Lintau Buo, Luthfi Dt. Majo Besar, dalam sambutan dan arahannya menekankan pentingnya Musrenbang sebagai instrumen menyusun pembangunan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan agar usulan yang disampaikan dapat disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Luthfi juga mendorong pemerintah nagari bersama masyarakat untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Menurutnya, pembangunan membutuhkan sinergi lintas pemerintahan sehingga program yang tidak mampu dibiayai melalui anggaran nagari dapat diperjuangkan melalui sumber pembiayaan lainnya.
Musrenbang Nagari Tigo Jangko turut dihadiri unsur Baperlitbang, Camat Lintau Buo Luthfi Dt. Majo Besar, KUA, BPRN, KAN, Bhabinkamtibmas serta tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari proses menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun prioritas pembangunan nagari.
Forum Musrenbang akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda administratif. Di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, masyarakat Tigo Jangko meminta agar pemerintah daerah tidak hanya hadir dalam dokumen perencanaan, tetapi juga hadir dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah. Aspirasi telah disampaikan, kritik telah dilontarkan, dan janji ambulans kembali diingatkan. Masyarakat Nagari Tigo Jangko tinggal menunggu apakah hasil Musrenbang tahun ini akan berhenti sebagai catatan atau benar-benar berujung pada realisasi pembangunan. (RN)
