Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Pemerintah Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, dihadapkan pada tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Di tengah ruang fiskal yang terbatas dan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah nagari dituntut tidak sekadar menyusun daftar program, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) Pasie Laweh, Rabu (16/9/2026). Forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan Nagari Pasie Laweh untuk tahun 2027 sekaligus menyusun daftar usulan pembangunan untuk tahun 2028.
Musrenbangnag kali ini tidak semestinya dipandang sebatas agenda rutin tahunan pemerintahan. Di tengah keterbatasan anggaran, forum tersebut justru menjadi ruang untuk menguji kembali apakah program yang diusulkan benar-benar memiliki urgensi, manfaat dan sasaran yang jelas.
Artinya, ukuran keberhasilan perencanaan pembangunan bukan terletak pada panjangnya daftar kegiatan, melainkan pada kemampuan pemerintah nagari memilah kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
RKP 2027 Harus Berangkat dari Kebutuhan Nyata
Ketua Tim RKP Nagari Pasie Laweh, Eka Putri Wati, dalam paparannya menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Musrenbangnag sekaligus menyampaikan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 serta Daftar Usulan RKP (DURKP) Tahun 2028.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RKP harus dilakukan secara sistematis, terukur dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap program yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan harus memiliki dasar kebutuhan serta sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
RKP Nagari, menurut substansi paparannya, bukan sekadar kumpulan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dokumen tersebut menjadi pijakan utama pemerintah nagari dalam menentukan arah pembangunan sekaligus dasar pengalokasian anggaran.
Karena itu, setiap usulan idealnya mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar: apa kebutuhannya, siapa yang menerima manfaatnya dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika kemampuan fiskal tidak lagi leluasa. Program yang kurang prioritas berpotensi menggerus ruang anggaran bagi kebutuhan yang lebih mendesak.
Capaian Pembangunan Dibuka ke Forum Musrenbang
Tidak hanya membahas rencana ke depan, Musrenbangnag Pasie Laweh juga diisi dengan pemaparan capaian dan realisasi pembangunan tahun 2025 serta alokasi dan realisasi pembangunan tahun 2026.
Paparan tersebut disampaikan Sekretaris Nagari Pasie Laweh, Helfi Hayati, yang mewakili Wali Nagari.
Pemaparan realisasi pembangunan menjadi bagian penting dalam forum tersebut. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai program yang akan datang, tetapi juga berhak mengetahui bagaimana program yang telah direncanakan sebelumnya dijalankan.
Evaluasi terhadap capaian pembangunan diperlukan agar perencanaan tidak berhenti pada dokumen. Program yang sudah terlaksana dapat diukur manfaatnya, sementara kegiatan yang belum terealisasi dapat diketahui kendalanya untuk kemudian menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan berikutnya.
Dengan demikian, Musrenbang tidak hanya menjadi tempat mengusulkan kegiatan, tetapi sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja pembangunan nagari.
Hidayat Efisiensi Anggaran Jangan Matikan Semangat Membangun
Wali Nagari Pasie Laweh, Hidayat, M.Pd.T, dalam sambutannya mengakui bahwa kondisi efisiensi anggaran menuntut pemerintah nagari semakin cermat dalam menentukan prioritas.
Namun, keterbatasan fiskal menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan semangat pembangunan. Justru dalam kondisi seperti itu, perencanaan harus semakin selektif agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hidayat juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan nagari.
Pemerintah nagari membutuhkan dukungan dan masukan dari lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan serta seluruh unsur masyarakat agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri tanpa kontrol dan partisipasi publik.
Harapan kita tentu Pasie Laweh semakin baik. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan dukungan dan kebersamaan dari semua pihak. Di tengah efisiensi anggaran, kita harus semakin cermat menentukan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat,” ujar Hidayat.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keterbatasan anggaran semestinya mendorong lahirnya perencanaan yang lebih disiplin. Pemerintah nagari harus mampu membedakan antara program yang sekadar diinginkan dan program yang memang dibutuhkan.
Camat Ingatkan Jangan Sampai Anggaran Mengendap Jadi SiLPA
Sementara itu, Camat Sungai Tarab Ahmad Effendi menegaskan bahwa Musrenbangnag merupakan tahapan lanjutan setelah pelaksanaan Musyawarah Nagari (Musnag).
Karena itu, forum Musrenbang memiliki posisi strategis untuk memastikan berbagai aspirasi dan hasil pembahasan masyarakat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Musrenbang ini merupakan tahapan lanjutan dari Musnag. Karena itu, forum ini menjadi sangat strategis untuk menyusun dan menetapkan prioritas pembangunan nagari,” ujar Ahmad Effendi.
Ia mengingatkan pemerintah nagari agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pekerjaan fisik. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan juga harus mendapatkan perhatian serius.
Menurutnya, kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan lembaga yang telah masuk dalam perencanaan harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, namun pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal hingga akhirnya menyisakan anggaran atau menjadi SiLPA.
Program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lembaga harus segera dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal sehingga akhirnya menjadi SiLPA,” tegasnya.
BumNag Jangan Dibiarkan Jalan di Tempat
Sorotan lain yang disampaikan Camat Sungai Tarab berkaitan dengan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) Pasie Laweh.
Ahmad Effendi meminta persoalan yang masih menghambat pengelolaan BumNag segera diselesaikan. Menurutnya, BumNag semestinya tidak hanya hadir secara administratif, tetapi mampu menjalankan fungsi sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi nagari.
Potensi ekonomi yang dimiliki nagari, kata dia, perlu dikelola secara serius agar keberadaan BumNag dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.
Persoalan BumNag juga harus diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. BumNag harus bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian nagari dan masyarakat,” katanya.
Pesan tersebut menjadi catatan penting dalam Musrenbang Pasie Laweh. Sebab, pembangunan nagari tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan dan kelembagaan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.
Bukan Banyak Program, Tetapi Tepat Sasaran
Musrenbang Nagari Pasie Laweh pada akhirnya memperlihatkan satu tantangan utama yang harus dijawab pemerintah nagari bagaimana mengubah keterbatasan anggaran menjadi perencanaan yang lebih tajam dan tepat sasaran.
Di tengah efisiensi fiskal, pemerintah nagari tidak memiliki keleluasaan untuk memasukkan terlalu banyak program tanpa melihat urgensi dan kemampuan pembiayaannya.
Setiap program harus memiliki alasan yang kuat, sasaran yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terukur serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sebab, pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen APB Nagari. Di balik setiap rupiah anggaran terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena itu, tantangan Musrenbang Pasie Laweh bukan sekadar berapa banyak kegiatan yang berhasil masuk dalam RKP 2027, tetapi seberapa tepat program tersebut menjawab persoalan masyarakat dan seberapa konsisten pemerintah nagari merealisasikannya.
Ketika anggaran semakin terbatas, ruang untuk salah menentukan prioritas juga semakin sempit. Pasie Laweh membutuhkan program yang bukan hanya terlihat dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar terasa manfaatnya di tengah masyarakat. (RN)
