Editor : Jean
PADANG PANJANG – (JMG) Pelaksanaan proyek Revitalisasi Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) serta Pembangunan Aviari di Kota Padang Panjang menjadi sorotan. Pasalnya, pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga belum rampung, meskipun masa pelaksanaan kontrak diperkirakan telah melewati batas waktu yang ditetapkan.
Berdasarkan dokumentasi dan pantauan awak media pada Jumat (30/10/2026), papan informasi proyek yang terpasang di lokasi mencantumkan nilai kontrak sebesar Rp479.999.200 atau hampir Rp480 juta.
Dalam papan proyek tersebut dijelaskan, kegiatan ini berada di bawah program Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan pekerjaan Revitalisasi PDIKM dan Pembangunan Aviari.
Adapun sejumlah informasi yang tercantum pada papan proyek antara lain:
Instansi: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
Pekerjaan: Revitalisasi PDIKM dan Pembangunan Aviari.
Sumber dana: APBD Kota Padang Panjang.
Tahun anggaran: 2026.
Nilai kontrak: Rp479.999.200.
Nomor kontrak: 08/PPK/RPDKIM.PA/Disporapar-PP/VIII-2026.
Tanggal kontrak: 6 Agustus 2026.
Lokasi: Kota Padang Panjang.
Masa pelaksanaan: 75 hari kalender.
Kontraktor pelaksana: CV Utama Karya.
Konsultan pengawas: CV Lanka Archindo Utama.
Jika dihitung berdasarkan tanggal kontrak 6 Agustus 2026, masa pelaksanaan 75 hari kalender diperkirakan berakhir sekitar 20 Oktober 2026. Dengan demikian, saat awak media melakukan dokumentasi pada 30 Oktober 2026, terdapat selisih sekitar 10 hari dari perkiraan batas waktu pelaksanaan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai progres fisik pekerjaan, status penyelesaian proyek, serta kemungkinan adanya perpanjangan waktu atau ketentuan lain dalam pelaksanaan kontrak.
Disporapar Belum Berikan Penjelasan
Untuk mendapatkan keterangan dan memastikan status pekerjaan, awak media berupaya menghubungi pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
Sekitar pukul 11.00 WIB, awak media menghubungi Busmar Chandra. Dalam komunikasi tersebut, ia menyampaikan bahwa dirinya sedang mengikuti rapat di Kantor Balai Kota Padang Panjang.
Namun, setelah ditunggu hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan maupun penjelasan lebih lanjut yang disampaikan terkait progres dan status penyelesaian proyek tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Disporapar, PPK, kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terkonfirmasi secara utuh dan berimbang.
Pengawasan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Proyek dengan nilai hampir setengah miliar rupiah ini tentu perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, serta kesesuaian realisasi fisik dengan ketentuan kontrak.
Apabila benar terjadi keterlambatan, publik berhak mengetahui penyebabnya. Apakah terdapat kendala teknis di lapangan, persoalan material, perubahan pekerjaan, atau faktor lain yang memengaruhi jadwal pelaksanaan?
Selain itu, perlu dijelaskan apakah penyedia jasa telah mendapatkan teguran dari PPK, apakah terdapat pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, serta bagaimana penerapan ketentuan denda keterlambatan apabila memang keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
Tidak kalah penting, konsultan pengawas juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, volume, mutu, dan ketentuan yang telah disepakati.
Sebab, penyelesaian proyek tidak semata-mata diukur dari rampungnya pekerjaan secara fisik, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas sebelum dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan
Revitalisasi PDIKM dan pembangunan Aviari merupakan bagian dari upaya pengembangan destinasi pariwisata Kota Padang Panjang. Karena itu, pelaksanaannya diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan sektor pariwisata dan masyarakat.
Namun, penggunaan anggaran publik harus disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Ketepatan waktu, kualitas hasil pekerjaan, serta efektivitas pengawasan merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan.
Masyarakat tentu berharap proyek yang dibiayai melalui APBD tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan mutu dan spesifikasi pekerjaan.
JMG akan terus membuka ruang konfirmasi dan memantau perkembangan proyek ini, demi memastikan penggunaan uang rakyat berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.(Tim).
