Editor : Jean
Pesisir Selatan – (JMG) Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Sei Tanuk Kecamatan Koto XI Tarusan yang sedang berlangsung saat ini menuai sorotan tajam. Pasalnya Proyek Senilai Rp 7, 4 Milyar lebih yang dikerjakan oleh CV Jaya Mandiri diduga kuat sarat dengan bermacam pelanggaran.
Penelusuran di lapangan, pekerjaan jembatan gantung tersebut terbukti menggunakan material dan BBM Ilegal . Dugaan ini diperkuat setelah adanya keterangan kesepakatan masyarakat yang disampaikan Wali Nagari Barung-barung belantai tengah, Dodi(7/9).
Parahnya lagi, proyek bernilai Miliaran rupiah ini juga terindikasi gunakan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan sektor Pertanian.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Kepala Balai (Kabalai ) Provinsi Sumbar memilih bungkam (tidak menjawab) saat di konfirmasi JMG di tambah dengan dua kali pengiriman berita , namun Kasatker dan Kabalai Provinsi Sumbar sampai detik ini tidak ada tanggapan alias bungkam.
Sikap diam Kasatker dan Kabalai dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan, pembiaran tindak pidana, hingga berpotensi indikasi korupsi dan kolusi antara oknum Pejabat dengan penyedia jasa.
Penggunaan material di sekitar lokasi pekerjaan yang tidak memilki legalitas izin yang jelas(ilegal) seperti batu,krekil, pasir dan timbunan dari galian c yang tidak jelas dan digunakan untuk proyek yang bersumber dari uang Negara memicu konsekwensi hukum dan teknis yang berat.
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pengawas proyek Negara , KASATKER dan KABALAI memiliki tanggung jawab tertinggi di tingkat balai / satuan kerja dan memastikan seluruh material yang digunakan dalam pekerjaan jembatan gantung tersebut memenuhi spesifikasi teknis dan legalitas hukum.
Sebagai pemilik kegiatan dan kuasa pengguna anggaran, Kasatker dan Kabalai memiliki tugas penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan regulasi yang berlaku. Jika terbukti pembiaran dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan yang berdampak pada kerugian Negara .
Pelanggaran Hukum dan Kontraktor : Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba : Pihak yang menampung, membeli , atau memanfaatkan hasil tambang yang tidak jelas asal-usulnya dapat dipidana penjara hingga 5 tahun dan denda Maksimal Rp 100 Miliar.
Menggunakan material yang tidak jelas asal-usulnya ( ilegal) untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari uang Negara, sama dengan menampung barang curian (Penadahan pasal 480 KUHP). (Heri).
