Tanah Datar (JMG) Keluhan berulang dari pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Tanah Datar membuka tabir persoalan distribusi Minyak KITA yang dinilai janggal. Para pengurus koperasi yang telah bermitra resmi mengaku berulang kali gagal bertransaksi di gudang Bulog dengan alasan klasik: barang kosong. Padahal, di pasar, Minyak KITA tetap beredar.
Program koperasi desa yang digadang menjadi simpul distribusi sembako justru tersendat di hulu. Pengurus KDMP menyebut, saat semangat bermitra dipupuk melalui bimbingan teknis beberapa bulan lalu, mereka dijanjikan kuota rutin Minyak KITA dan beras SPHP.
Realitasnya, ketika hendak menebus barang, pintu gudang seperti tertutup.
Salah seorang pengurus KDMP di Tanah Datar menuturkan, upaya menghubungi pegawai Bulog melalui telepon dan pesan singkat kerap tak berbalas. Datang langsung ke gudang di Solok pun berisiko pulang tangan hampa. Biaya operasional jalan, modal dihimpun mandiri, tetapi barang tak didapat.
Nama yang paling sering disebut dalam komunikasi para pengurus adalah Musri Edi, pejabat yang disebut sebagai penanggung jawab pengeluaran Minyak KITA di cabang. Pada 16 April 2026, kepada pengurus KDMP, ia menyampaikan bahwa pasokan Minyak KITA sedang dalam perjalanan dari Medan ke Sumatera Barat. Enam hari berselang, kabar berubah: barang belum datang, belum ada informasi.
Alasan keterlambatan itu dipertanyakan. Seorang pengurus yang rutin melintasi rute Medan–Padang menyebut, distribusi normal tak pernah memakan waktu berminggu-minggu. “Tiga hari paling lama sudah sampai,” ujarnya. Di sinilah kecurigaan mulai tumbuh: apakah persoalannya pasokan, atau tata kelola distribusi?
Saat dikonfirmasi di kantor Bulog Panti, Batusangkar, Musri Edi menjelaskan bahwa Minyak KITA sedang diprioritaskan untuk kebutuhan Bantuan Pangan (Bapang). Menurutnya, kuota untuk mitra lain, termasuk KDMP, akan dibuka setelah program tersebut selesai.
Namun, pernyataan itu berkelindan dengan pemandangan berbeda di lapangan. Ketika media masih berada di lokasi, terlihat satu mitra memuat Minyak KITA hingga ratusan dus. Ditanya soal prioritas, jawabannya mengejutkan: “Kasihan, datang jauh-jauh dari Sawahlunto.”
Alasan kemanusiaan itu memantik tanya baru. Jika KDMP yang berada di pusat-pusat pasar dan nagari tidak diprioritaskan, dengan dalih fokus Bapang, mengapa ada mitra tertentu yang justru dilayani saat itu juga? Standar prioritas tampak lentur.
Pengurus KDMP menilai posisi mereka seperti “anak tiri”. Padahal, secara konsep, koperasi desa ditempatkan untuk memotong mata rantai distribusi dari agen dan distributor. Jika suplai ke koperasi tersendat, tujuan pemerataan harga dan ketersediaan di tingkat desa otomatis melemah.
Kekecewaan bertambah ketika komunikasi disebut kian sulit. Ada pengurus yang mengaku nomor kontaknya tak lagi direspons. Di sisi lain, di grup percakapan internal, beredar laporan bahwa salah satu KDMP disebut telah menerima Minyak KITA—klaim yang dibantah keras oleh pengurus koperasi yang bersangkutan.
Dari sinilah dugaan melebar. Sejumlah pengurus mempertanyakan apakah distribusi Minyak KITA mengalir ke pihak-pihak tertentu di luar skema kemitraan resmi, termasuk kemungkinan suplai ke dapur-dapur program makan bergizi gratis (MBG) melalui jalur individual, bukan kelembagaan koperasi.
Jika benar ada perlakuan berbeda antar-mitra, maka persoalannya bukan lagi sekadar stok kosong. Ini menyentuh transparansi distribusi, akuntabilitas pelayanan publik, dan konsistensi kebijakan di tingkat cabang.
Para pengurus KDMP berharap Dinas Koperasi Sumatera Barat turun tangan memfasilitasi akses kuota sembako bagi koperasi yang telah sah bermitra. Mereka juga meminta evaluasi internal di Bulog agar pelayanan kepada mitra berlangsung profesional, terbuka, dan terukur.
Kasus ini menyisakan pertanyaan mendasar: mengapa koperasi desa yang dirancang menjadi simpul distribusi justru kesulitan mendapatkan pasokan? Di tengah Minyak KITA yang tetap beredar di pasar, jejak keluhan KDMP mengarah pada satu simpul persoalan—tata kelola distribusi di cabang. (RN)
