Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Dokumen perubahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 memperlihatkan adanya alokasi tambahan dana untuk rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Anggaran tersebut mencakup perbaikan ruang kelas, toilet sekolah, hingga fasilitas pendidikan anak usia dini.
Berdasarkan dokumen rekapitulasi perubahan TKD 2026 yang terlihat, anggaran rehabilitasi tersebar pada sejumlah satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga taman kanak-kanak (TK). Alokasi ini menjadi bagian dari upaya mendukung kelayakan fasilitas pendidikan, meskipun rincian pelaksanaan dan progres pekerjaannya masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
Pada jenjang sekolah dasar, dokumen mencantumkan anggaran rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas sekolah sebesar Rp245 juta. Sejumlah kegiatan yang tercantum meliputi rehabilitasi toilet dan fasilitas lainnya di beberapa sekolah.
Nama sekolah yang terlihat dalam dokumen antara lain SD 03 Guguk Malalo, SD 11 Tambangan, serta UPT SDN 17 Sungai Tarab. Anggaran tersebut menunjukkan bahwa perbaikan fasilitas dasar sekolah menjadi salah satu sasaran alokasi tambahan dana.
Selain fasilitas sanitasi, dokumen juga mencatat alokasi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar sebesar Rp155 juta. Dalam daftar kegiatan, tercantum rehabilitasi ruang kelas di SDN 14 Rao-Rao dan SDN 03 Guguk Malalo. Namun, rincian nominal per sekolah perlu dipastikan kembali melalui dokumen resmi yang terbaca utuh.
Pada jenjang sekolah menengah pertama, anggaran rehabilitasi sarana dan prasarana tercatat sebesar Rp150 juta. Dokumen menyebut kegiatan rehabilitasi di SMP 5 Batusangkar sebagai salah satu penerima alokasi tersebut.
Sementara itu, pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), terdapat alokasi sebesar Rp123,4 juta untuk rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pendidikan. Salah satu kegiatan yang tercantum adalah rehabilitasi TK Negeri Pembina Batipuh.
Besaran anggaran yang tercantum dalam dokumen tersebut memperlihatkan bahwa perubahan TKD tidak hanya menyasar pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga fasilitas pendidikan usia dini. Kendati demikian, penetapan anggaran harus dibedakan dari realisasi pekerjaan: tercantumnya suatu kegiatan dalam dokumen anggaran belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pekerjaan telah dimulai, selesai, atau telah memenuhi spesifikasi.
Transparansi dan Pengawasan Tidak Boleh Diabaikan
Alokasi dana untuk rehabilitasi sekolah patut mendapat perhatian publik karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, serta kualitas lingkungan belajar peserta didik. Penggunaan anggaran harus dapat ditelusuri mulai dari perencanaan, penetapan penerima, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Instansi terkait perlu menjelaskan dasar penentuan sekolah penerima, kondisi bangunan sebelum rehabilitasi, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta target penyelesaian pekerjaan. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai manfaat anggaran bagi dunia pendidikan di Tanah Datar.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, nilai kontrak atau mekanisme pelaksanaan yang berlaku, dan ketentuan pengadaan pemerintah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, evaluasi harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan berdasarkan bukti.(RN)
