Padang Pariaman, (JMG) – Sorotan publik tentang adanya dugaan keterlibatan dan keikutsertaan oknum birokrasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman yang terindikasi tidak netral terus berlanjut. Kadis kesehatan Padang Pariaman diduga memanfaatkan bantuan Pemerintah Pusat untuk mendukung Bupati Petahana jelang Pilkada serentak 2024 yang sebentar lagi akan dihelat.
Bantuan pemerintah yang dimanfaatkan oknum birokrasi berupa buku panduan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023. Buku panduan tersebut dicetak ulang untuk ditempel foto patahana beserta isteri bukan dengan wakilnya dan memakai anggaran dana DAK tahun 2024 non fisik senilai lebih kurang Rp. 200 juta .
Menurut sumber JMG , pasca tayangnya pemberitaan JMG sebelumnya (18/9) dengan judul “Buku Panduan Kemenkes Disulap di Padang Pariaman” telah terjadi pergesekan saling tuduh menuduh sesama ASN , atas kebijakan percetakan ulang buku panduan Kesehatan yang ditempel ulang foto Petahana.
Selanjutnya sumber juga menyebutkan, oknum PPTK dari kegiatan percetakan buku panduan insial N sudah melarang untuk tidak ditampilkan foto petahana karena memasuki tahun politik. Saran tersebut tidak di hiraukan oleh oknum PPK inisial (M) beserta Kadis Kesehatan inisial (A).
Lebih kurang dari 2400 buku panduan kesehatan yang telah diubah dan ditempel ulang dengan foto oetahana telah diserahkan secara simbolis oleh Suhatri Bur Bupati Petahana kepada 3 Pos Yandu dan 3 kader Penerima (18/9). Sisanya akan diserahkan kepada 25 Puskesmas di wilayah Padang Pariaman .
“Ini jelas sekali mengangkangi banyak aturan. Pertama aturan netralitas ASN . Aparatur sipil Negara harus menjaga netralitas, karena selain lembaga pengawasan, ada juga pihak lain ikut mengawasi. Seperti LSM dan masyarakat sipil ( civil society) yang membentuk gerakan dan siap membantu dan menjaga terwujudnya demokrasi yang bermartabat”, ujar sumber.
Sumber menilai , beberapa oknum ASN dilingkungan Dinas Kesehatan Padang Pariaman diduga telah terlibat politik. Setelah itu, Politisasi Birokrasi , Politik mengintervensi birokrasi, terkhusus kepada oknum birokrasi yang membutuhkan sesuatu harapan, ulasnya.
“Saya berharap pihak terkait seperti Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat menindaklanjutinya . Begitu juga dengan pihak BPK Provinsi Sumatera Barat untuk bisa mengaudit kegiatan percetakan buku ini” tandas sumber yang tidak bersedia dituliskan namanya.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman saat dikonfirmasi melalui Indra Gunawan menjelaskan, terimakasih atas informasinya , sekarang masih status Kepala daerah, wajar aja , karena belum ada penetapan pasangan calon. Apabila nanti terbukti buku tersebut dibagikan saat Pilkada serentak, secara kelembagaan segera kami tindaklanjuti kata Indra melalui telepon selulernya (20/9).
Sementara itu , Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, Azwarman, dikonfirmasi setelah acara duduk bersamaan dengan Bupati Petahana menjawab singkat , tidak ada maksud tertentu. Beliaukan masih kepala daerah , karena bukunya kecil tentu foto Bupati beserta isteri yang bisa dipasang, ujarnya.
Ketika dikonfirmasi ulang untuk berita selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Azwarman ini tidak mau lagi memberikan komentar. (Heri)
