Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 akhirnya mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar, Kamis (17/9/2026), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari Dt. I.M. Nan Bapayuang Ameh dan Kamrita, serta dihadiri 23 anggota DPRD.
Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Sebelum pengambilan keputusan, rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat pertama oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Laporan tersebut dibacakan juru bicara Banggar, Nurhamdi Zahari, yang menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 telah dilakukan secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 15-16 September 2026.
Hasil pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan mengenai struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dalam postur yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.268.839.394.021, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.370.623.372.468,30. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp101.783.978.447,30
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp105.983.978.447,30sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4,2 miliar, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp101.783.978.447,30
Nurhamdi menyebutkan, setelah melalui pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD, seluruh delapan fraksi DPRD Tanah Datar menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.
Dalam pembahasan kemarin, dapat disimpulkan dan diambil beberapa kesepakatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Tanah Datar,” ujar Nurhamdi dalam penyampaian laporan Banggar.
Dengan persetujuan DPRD dan pemerintah daerah, proses legislasi belum sepenuhnya berakhir. Ranperda yang telah disepakati tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Banggar, serta TAPD yang telah menyelesaikan rangkaian pembahasan perubahan APBD 2026.
Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, kemarin masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhir dan hari ini kita tanda tangani bersama berita acara persetujuannya,” kata Eka Putra.
Menurut Bupati, perubahan APBD 2026 tidak sekadar berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran. Di dalamnya terdapat sejumlah kebutuhan strategis pemerintah daerah, termasuk pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan dan kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan pencegahan dan penurunan stunting, hingga pemulihan ekonomi daerah pascabencana.
Selain itu, perubahan anggaran juga diarahkan untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem serta pengendalian inflasi daerah.
Di tengah ruang fiskal yang harus dikelola secara hati-hati, Bupati Eka Putra menegaskan pentingnya profesionalisme aparatur dalam menjalankan setiap program yang telah disepakati. Kepala OPD dan seluruh ASN diminta bekerja sesuai koridor hukum serta memastikan pelaksanaan anggaran benar-benar mendukung target pembangunan daerah.
Bekerjalah secara profesional, hindari perbuatan melawan hukum, ciptakan kerja sama yang baik, suasana kondusif dan inovatif untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tanah Datar 2025-2029 melalui pelaksanaan program unggulan daerah,” tegasnya.
Eka Putra juga berharap seluruh proses lanjutan terhadap Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar, termasuk setelah dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dan apa yang telah disepakati bersama hendaknya dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses selanjutnya,” pungkasnya.
Persetujuan bersama tersebut menjadi titik penting dalam siklus penganggaran Kabupaten Tanah Datar. Setelah evaluasi gubernur dan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi, Perda Perubahan APBD 2026 akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran.
Kalau ingin lebih “menggigit”, judul alternatif yang bisa dipakai.
Defisit Rp101,78 Miliar, DPRD dan Pemkab Tanah Datar Kunci Perubahan APBD 2026”
“APBD Perubahan Tanah Datar Tembus Rp1,37 Triliun, DPRD-Pemkab Sepakat”
Ketok Kesepakatan, Perubahan APBD Tanah Datar 2026 Kini Menanti Evaluasi Gubernur”
Rp1,37 Triliun di Meja Anggaran DPRD dan Pemkab Tanah Datar Sepakati APBD Perubahan 2026
DPRD-Pemkab Tanah Datar Sepakati APBD Perubahan 2026, Belanja Daerah Capai Rp1,37 Triliun (RN)
