Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) 23/10 Reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026/2027 yang dilaksanakan Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, S.E., M.M., menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Tanah Datar untuk menyuarakan kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antarwilayah.
Kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan kepentingan pemerintah pusat dan daerah dalam membahas persoalan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Mulai dari akses transportasi, kelancaran distribusi hasil pertanian, hingga dukungan infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi daerah, seluruhnya membutuhkan perhatian dan pengawalan yang berkelanjutan.
Kehadiran Zigo Rolanda sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan diharapkan mampu membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Melalui agenda reses ini, berbagai kebutuhan strategis Tanah Datar dapat disampaikan secara langsung untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan prioritas program nasional.
Anton Yondra Aspirasi Daerah Jangan Berhenti di Forum Pertemuan
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, S.E., M.M., dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara wakil rakyat di tingkat pusat, pemerintah daerah, serta instansi teknis dalam memperjuangkan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, forum reses bukan sekadar agenda formal untuk menyerap aspirasi, melainkan kesempatan untuk menyampaikan persoalan nyata yang selama ini menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah Tanah Datar.
Anton berharap berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan, sehingga kebutuhan pembangunan daerah memperoleh perhatian yang proporsional dalam perencanaan program pemerintah pusat.
Ia juga menilai, pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi jalan yang memadai akan mendukung mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Karena itu, Anton menegaskan pentingnya pengawalan bersama agar aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
BPJN Sumatera Barat Paparkan Persoalan dan Arah Penanganan Jalan
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, menyampaikan paparan terkait penyelenggaraan jalan nasional dan aspek teknis penanganan infrastruktur jalan di Sumatera Barat.
Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran mengenai peran BPJN, penanganan jaringan jalan nasional, serta perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas antarwilayah.
Keberadaan infrastruktur jalan yang andal merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Bagi Tanah Datar, konektivitas jalan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran perjalanan masyarakat, tetapi juga menyangkut akses menuju sentra pertanian, kawasan perdagangan, objek wisata, dan pusat-pusat pelayanan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, komunikasi antara BPJN dan pemerintah daerah diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan lapangan dengan kewenangan penanganan jalan, prioritas pembangunan, serta ketersediaan anggaran.
Penentuan program tetap harus mempertimbangkan status jalan, tingkat kerusakan, urgensi penanganan, kesiapan perencanaan teknis, serta mekanisme penganggaran yang berlaku.
Zigo Rolanda Aspirasi Harus Diperjuangkan Melalui Koordinasi dan Pengawalan
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam menjembatani kebutuhan pembangunan di daerah dengan kebijakan dan program pemerintah pusat.
Melalui agenda reses ini, pembahasan infrastruktur menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas sekaligus memperkuat komunikasi antara pemangku kepentingan. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya perlu dikaji dan dikawal melalui jalur kelembagaan agar dapat dipertimbangkan dalam program pembangunan sesuai skala prioritas.
Perjuangan pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dengan menyampaikan usulan. Dibutuhkan data yang jelas, pemetaan kebutuhan, koordinasi dengan instansi teknis, serta pengawalan berkelanjutan terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan.
Dalam hal ini, peran wakil rakyat di tingkat pusat menjadi penting untuk memastikan kebutuhan daerah memperoleh ruang pembahasan dalam kebijakan nasional. Namun, realisasi setiap usulan tetap bergantung pada kewenangan, kesiapan teknis, prioritas nasional, serta kemampuan anggaran pemerintah.
Tanggapan dan Masukan Jangan Biarkan Kebutuhan Infrastruktur Menggantung
Pembahasan dalam forum reses tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur di Tanah Datar.
Sinergi antara DPR RI, DPRD kabupaten, pemerintah daerah, dan BPJN Sumatera Barat perlu diarahkan pada langkah konkret, terutama dalam memetakan ruas jalan yang membutuhkan penanganan, menentukan tingkat urgensi, dan menyusun mekanisme tindak lanjut yang terukur.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan infrastruktur yang mereka hadapi mendapat perhatian serius. Jalan yang rusak, akses transportasi yang belum memadai, dan keterbatasan konektivitas dapat memengaruhi biaya ekonomi serta kelancaran aktivitas sehari-hari.
Karena itu, setiap aspirasi perlu didokumentasikan secara sistematis, dilengkapi data pendukung, dan disampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan. Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu memastikan usulan yang menjadi tanggung jawab daerah ditangani melalui jalur yang tepat, sembari mengawal kebutuhan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Pendekatan tersebut penting agar pembahasan dalam forum reses tidak berhenti pada komitmen umum, tetapi menghasilkan daftar kebutuhan prioritas dan arah tindak lanjut yang dapat dipantau bersama.
Reses Harus Menghasilkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026/2027 ini menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran wakil rakyat, pimpinan DPRD, dan jajaran teknis terkait harus dimanfaatkan untuk memperjelas persoalan, menyatukan prioritas, serta membangun langkah penyelesaian yang realistis.
Bagi Kabupaten Tanah Datar, pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan aspirasi yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut yang jelas. Masyarakat tidak hanya menantikan forum dialog, tetapi juga membutuhkan perkembangan nyata dalam penanganan kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Pada akhirnya, keberhasilan reses tidak diukur dari banyaknya sambutan atau panjangnya paparan, melainkan dari sejauh mana aspirasi masyarakat dikawal, diproses, dan diwujudkan menjadi pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.(RN)
