Editor : De Ola
Magelang (JMG) Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, tampil di panggung nasional sebagai salah satu figur kunci dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KKPD) yang digelar dalam format retreat di Akademi Militer Magelang, 15–20 April. Kegiatan yang dikomandoi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis yang menguji kapasitas kepemimpinan para pimpinan legislatif dari seluruh Indonesia.
Sebanyak 546 pimpinan DPRD ambil bagian, terdiri dari 415 Ketua DPRD Kabupaten, 93 Ketua DPRD Kota, dan 38 Ketua DPRD Provinsi. Skala besar ini mencerminkan urgensi konsolidasi nasional dalam memperkuat arah dan kualitas kepemimpinan legislatif daerah, terutama di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan.
Di tengah forum tersebut, posisi Anton Yondra tidak berada di barisan biasa. Selain sebagai Ketua DPRD Tanah Datar, ia juga mengemban peran strategis sebagai Wakil Ketua Umum ADKASI sekaligus koordinator bagi seluruh Ketua DPRD Kabupaten. Peran ini menempatkannya di garis depan dalam mengatur ritme kegiatan, menjembatani komunikasi lintas daerah, hingga memastikan seluruh peserta kabupaten terlibat aktif dalam setiap sesi.
Fungsi koordinatif itu bukan pekerjaan administratif semata. Ia menjadi simpul penting dalam menjaga kohesi forum, memastikan diskursus berjalan produktif, serta mengawal substansi pembahasan tetap relevan dengan kebutuhan daerah. Dalam konteks ini, Anton tampil sebagai aktor yang tidak hanya hadir, tetapi ikut menggerakkan.
Pelaksanaan retreat di lingkungan militer membawa pesan kuat kepemimpinan tidak cukup dibangun di ruang rapat, tetapi juga ditempa melalui disiplin, ketegasan, dan ketahanan mental. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang semakin kompleks.
KKPD sendiri dirancang sebagai ruang pembelajaran intensif. Materi yang dibahas mencakup penguatan wawasan kebangsaan, manajemen krisis daerah, tata kelola pemerintahan, hingga harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Seluruh pembiayaan kegiatan ditanggung oleh Lemhanas RI, menegaskan bahwa agenda ini merupakan investasi strategis negara dalam memperkuat kualitas kepemimpinan daerah.
Di balik layar, Anton Yondra disebut sebagai salah satu figur yang terlibat dalam perumusan awal kegiatan bersama Lemhanas. Keterlibatan ini memperlihatkan bahwa pengaruhnya tidak hanya terasa di tingkat lokal, tetapi juga menjangkau ranah nasional dalam lingkup kepemimpinan DPRD.
Momentum ini menjadi titik penting bagi DPRD kabupaten untuk menegaskan kembali perannya dalam arsitektur pemerintahan daerah. Di tengah dinamika regulasi dan tekanan publik yang kian tajam, pimpinan DPRD dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga visioner dan berintegritas.
Partisipasi aktif Anton di forum ini mengirimkan sinyal jelas DPRD Tanah Datar tidak ingin sekadar menjadi penonton dalam percaturan nasional, melainkan ikut membentuk arah dan kualitas kepemimpinan legislatif daerah.
Namun, panggung sesungguhnya bukan di Magelang. Ujian utama justru menanti saat kembali ke Tanah Datar. Publik akan melihat sejauh mana hasil pemantapan ini diterjemahkan menjadi kerja nyata—apakah pengawasan semakin tajam, produk legislasi semakin berkualitas, dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Magelang telah memberi panggung. Kini, Tanah Datar menanti pembuktian. (RN)
