Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Ruang fiskal Pemerintah Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, kian menyempit. Anggaran yang diterima tahun ini disebut hanya sekitar Rp284 juta, merosot drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp780 juta.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) Labuah yang digelar di Aula Kantor Wali Nagari Labuah, Selasa (15/9/2026).
Musrenbang tidak lagi sekadar menjadi forum menghimpun daftar keinginan masyarakat. Di tengah tekanan fiskal dan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Nagari Labuah harus menghadapi kenyataan bahwa tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat dibiayai sekaligus.
Wali Nagari Labuah, Wahyudi ASRI, S.Pd, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa perubahan kondisi keuangan harus diikuti dengan perubahan cara berpikir dalam merencanakan pembangunan.
Menurutnya, setiap program yang diusulkan harus memiliki dasar kebutuhan yang kuat, tingkat urgensi yang jelas serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Prioritas pembangunan harus kita tetapkan berdasarkan kebutuhan. Dengan kondisi anggaran saat ini, kita harus benar-benar selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan,” tegas Wahyudi.
Ia menjelaskan, kebijakan fiskal nasional yang berdampak terhadap pemangkasan TKD turut memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan nagari.
Jika sebelumnya Nagari Labuah memiliki ruang anggaran sekitar Rp780 juta, tahun ini jumlah tersebut turun menjadi sekitar Rp284 juta. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp496 juta yang harus disiasati dalam penyusunan program pembangunan dan kegiatan pemerintahan nagari.
Bagi pemerintah nagari, penurunan tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Berkurangnya ruang fiskal secara otomatis mempersempit pilihan dalam membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.
Kalau dibandingkan tahun lalu, penurunannya cukup besar. Karena itu, program yang kita susun harus benar-benar prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Wahyudi.
Karena itu, Musrenbangnag Labuah diarahkan untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari yang realistis, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Wahyudi juga memaparkan alokasi anggaran Nagari Labuah tahun 2025 beserta realisasinya. Penyampaian tersebut dinilai penting sebagai bentuk transparansi sekaligus bahan evaluasi agar perencanaan pembangunan tidak berhenti pada daftar usulan, tetapi dapat mempertimbangkan pengalaman pelaksanaan program sebelumnya.
Menurutnya, evaluasi terhadap realisasi anggaran menjadi bagian penting dalam menentukan langkah ke depan. Program yang benar-benar memberikan dampak harus mendapat perhatian, sementara kegiatan yang kurang mendesak perlu dikaji kembali.
Bukan banyaknya program yang menjadi ukuran keberhasilan, melainkan seberapa besar manfaat yang mampu dihasilkan dari anggaran yang terbatas.
Di tengah proses penyusunan RKP Nagari, Pemerintah Nagari Labuah juga mempersiapkan penguatan struktur pemerintahan. Wahyudi menyampaikan bahwa pada Oktober 2026 akan dilaksanakan proses perekrutan Wali Jorong Piliang dan Kaur Perencanaan.
Pengisian kedua posisi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nagari, terutama dalam memastikan setiap program yang dirancang memiliki dasar kebutuhan dan perhitungan yang jelas.
Sementara itu, Camat Lima Kaum Beni Oriza, SE, MM, dalam arahannya mengingatkan agar Musrenbang tidak berubah menjadi forum yang hanya menghasilkan tumpukan usulan pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut seluruh pihak untuk berani menentukan skala prioritas. Usulan yang masuk harus disaring berdasarkan urgensi dan manfaat, bukan semata-mata karena banyaknya permintaan.
Yang paling penting adalah menentukan prioritas berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai semua keinginan dimasukkan, sementara kemampuan anggaran kita terbatas,” kata Beni.
Beni menjelaskan, Nagari Labuah merupakan nagari ketiga di Kecamatan Lima Kaum yang melaksanakan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP Nagari.
Ia menegaskan, proses perencanaan pembangunan dilakukan secara berjenjang. Hasil pembahasan di tingkat nagari nantinya akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang lebih luas.
Setelah dari nagari, hasil penyusunan RKP ini akan kita bawa ke kecamatan. Karena itu, usulan yang disepakati harus benar-benar sudah melalui pembahasan dan memiliki skala prioritas yang jelas,” jelasnya.
Musrenbangnag Labuah mempertemukan pemerintah nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, perangkat nagari, tokoh masyarakat, unsur kelembagaan serta masyarakat dalam satu forum untuk menentukan arah pembangunan.
Namun, tantangan terbesar tahun ini bukan sekadar menentukan apa yang ingin dibangun, melainkan menentukan apa yang paling layak dan paling mendesak untuk dibangun.
Penyusutan anggaran memaksa pemerintah nagari untuk mengubah paradigma pembangunan dari pendekatan berbasis daftar keinginan menjadi pembangunan berbasis kebutuhan dan kemampuan fiskal.
Dengan anggaran yang turun tajam, setiap rupiah harus memiliki alasan, sasaran dan manfaat yang jelas. Musrenbang Labuah pun menjadi ujian sejauh mana pemerintah nagari dan masyarakat mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan sektoral.
Ketika uang yang tersedia semakin sedikit, kualitas perencanaan justru tidak boleh ikut menyusut. Sebab dalam kondisi fiskal yang terbatas, kesalahan menentukan prioritas bisa berujung pada pembangunan yang tidak tepat sasaran.(RN)
