Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Pemerintah Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, mulai mematangkan arah pembangunan untuk tahun 2027. Hal itu ditandai dengan digelarnya Musyawarah Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Lima Kaum Tahun 2027 atau Pra Musrenbang, Senin (11/8/2026).
Musyawarah tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah nagari bersama unsur masyarakat untuk membahas sekaligus menyaring berbagai usulan pembangunan yang dinilai paling dibutuhkan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Fraksi PPP Agus Rofik, Camat Lima Kaum, Kapolsek Lima Kaum yang diwakili Bhabinkamtibmas, perangkat Pemerintah Nagari Lima Kaum, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang serta unsur masyarakat lainnya.
Ketua BPRN Nagari Lima Kaum, Drs. Faisal A, dalam arahannya sekaligus membuka kegiatan menegaskan bahwa penyusunan RKP Nagari tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan yang berujung pada pemenuhan administrasi.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan disusun berdasarkan skala prioritas. Setiap usulan yang muncul dalam musyawarah perlu dikaji secara objektif, terutama menyangkut manfaat, urgensi, kemampuan anggaran serta dampaknya terhadap masyarakat.
Musyawarah ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban administrasi. Kita ingin RKP Nagari benar-benar menjadi dasar pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Faisal.
Ia juga mendorong seluruh unsur yang hadir agar menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstruktif. Dengan demikian, program yang nantinya masuk dalam RKP Nagari 2027 bukan sekadar banyak secara jumlah, tetapi memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Faisal menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen nagari dalam proses perencanaan. Menurutnya, pembangunan nagari akan sulit mencapai sasaran apabila hanya dirumuskan oleh pemerintah tanpa mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Sementara itu, Wali Nagari Lima Kaum Fadli Tarmizi, SH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Nagari Lima Kaum berkomitmen menjadikan proses penyusunan RKP Nagari sebagai momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Fadli mengatakan, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam menentukan program prioritas Nagari Lima Kaum tahun 2027. Namun demikian, seluruh usulan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kita ingin pembangunan yang direncanakan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap usulan harus kita lihat berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu,” ujar Fadli.
Ia juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk ikut mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan menjadi bagian penting agar program yang telah disepakati bersama dapat berjalan sesuai target.
Keberadaan Anggota DPRD Tanah Datar Agus Rofik dalam forum tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintahan nagari dan pemerintah daerah. Aspirasi yang berkembang di tingkat nagari diharapkan dapat menjadi bahan komunikasi dalam pembahasan pembangunan di tingkat kabupaten.
Musyawarah ini sekaligus menjadi ruang untuk menginventarisasi berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dipilah berdasarkan tingkat urgensi serta kemampuan pendanaan.
Dalam forum tersebut, unsur adat dan perempuan melalui KAN dan Bundo Kanduang juga memiliki posisi penting dalam memberikan masukan terhadap arah pembangunan nagari.
Pra Musrenbang RKP Nagari Lima Kaum Tahun 2027 diharapkan tidak berhenti pada tataran usulan. Hasil musyawarah harus mampu menghasilkan perencanaan yang realistis, terukur, transparan, serta memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, RKP Nagari Lima Kaum 2027 bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi kompas pembangunan nagari yang benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan dikawal secara bersama-sama. (RN)
