Editor : Jean
TANAH DATAR – ( JMG) Pemandangan yang sangat memprihatinkan dan mencoreng nama dunia pendidikan terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) di wilayah Tanah Datar, Jumat (17/07). Seorang pria berinisial ADP yang diketahui berprofesi sebagai wartawan, meluapkan amarahnya secara tidak terkendali di lingkungan sekolah.
Ia marah kepada istrinya, EL, yang bertugas sebagai tenaga pendidik honorer di sekolah tersebut. Emosi yang meledak tak hanya memicu keributan, tetapi juga berujung pada perusakan fasilitas sekolah yang seharusnya menjadi tempat menanamkan kedamaian dan sopan santun.
Menurut sumber JMG di sekolah tersebut yang minta namanya dirahasiakan, kronologi kejadian bermula saat ADP datang ke sekolah dengan kondisi emosi yang sudah tidak stabil. Masalah rumah tangga yang seharusnya diselesaikan secara pribadi di rumah, justru dibawa dan dilampiaskan di ruang guru. Di hadapan rekan kerja dan staf sekolah, ia berteriak keras dan menuduh EL dengan berbagai hal, membuat suasana menjadi sangat tegang dan mencekam. Nada bicaranya yang tinggi dan sikap kasarnya membuat seluruh warga sekolah merasa takut dan tidak nyaman, apalagi hal ini terjadi di tempat anak-anak belajar menuntut ilmu.
Puncak kemarahan itu terlihat jelas ketika ADP menghantamkan tangannya ke permukaan meja kerja guru. Kaca pelindung meja yang tebal itu seketika pecah berkeping-keping berserakan di lantai, disertai suara dentuman keras yang memecah keheningan sekolah. Banyak pendidik dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar sebelumnya sudah mengetahui karakter pria ini, karena ia kerap menyombongkan diri dan mengaku sebagai “orang kepercayaan Bupati”, seolah memiliki kekuasaan untuk berbuat semena-mena di mana saja.
Informasi tambahan yang dihimpun dari pihak sekolah mengungkapkan fakta yang lebih mengagetkan, ADP memaksa proses pengunduran diri istrinya secara sepihak. Ia menyuruh salah satu guru di ruangan itu untuk mengetik surat pengunduran diri atas nama EL, tanpa sepengetahuan dan persetujuan resmi dari Dinas Pendidikan sama sekali. Surat itu dibuat atas kemauan pribadinya, bukan atas dasar aturan atau kebijakan instansi, menjadikannya dokumen yang tidak sah secara prosedur administrasi pemerintahan.
Lebih jauh lagi, masih nenurut pihak sekolah, tindakan paksaan terus dilakukan. ADP sendiri yang membawa dan menempelkan materai di atas surat tersebut tepat di lingkungan sekolah. Bahkan, ia menekan dan memaksa Kepala Sekolah untuk memberikan tanda tangan persetujuan, seolah-olah keputusan itu adalah hal yang mutlak harus dipatuhi.
“ Kami semua terpaku melihat kejadian itu, ia bertindak seolah menjadi penguasa di sini, tidak ada rasa hormat sedikitpun kepada lembaga pendidikan,” ujar sumber lain dari pihak sekolah.
Anton (nama pinjaman) salah seorang tokoh masyarakat kepada JMG mengungkapkan bahwa kejadian itu menjadi catatan kelam sekaligus pelajaran berharga bagi kita semua. Tindakan yang melanggar etika, memaksakan kehendak, hingga membawa nama jabatan pejabat untuk menakut-nakuti orang lain sangatlah tidak terpuji. Masyarakat berharap kasus ini segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan organisasi profesi, agar martabat dunia pers, nama baik pemerintah daerah, serta keamanan dan kenyamanan lingkungan pendidikan di Tanah Datar tetap terjaga dengan baik. (RN)
