Editor : De Ola
Pekanbaru, (JMG) — Dukungan terhadap keputusan Ninik mamak Nagari Pandai Sikek untuk menolak pembangunan proyek geothermal terus mengalir dari berbagai pihak. Kali ini, dukungan kuat datang dari perantau yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pandai Sikek (IKAPSI) Kota Pekanbaru, yang secara resmi menyatakan sikap mendukung keputusan adat tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Pengurus IKAPSI Pekanbaru bersama jajaran Pemerintah Nagari Pandai Sikek dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang digelar di Pekanbaru, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Pengurus IKAPSI Pekanbaru, Ketua dan Anggota BPRN Pandai Sikek, Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dedi Irawan, A.Md Sutan Rajo Angek, Ketua KAN, Wali Nagari beserta perangkat, Ninik mamak, bundo kanduang, pemuda, serta tokoh masyarakat dari ranah dan rantau.
IKAPSI Tegaskan Komitmen Dukung Keputusan Niniak Mamak, Ketua IKAPSI Pekanbaru, dr. Marjis, Sp.M, dalam sambutannya menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk komitmen perantau dalam menjaga keputusan adat di kampung halaman.
“Kami di Pekanbaru sepakat mendukung keputusan Ninik mamak untuk menolak pembangunan geothermal di Nagari Pandai Sikek. IKAPSI sudah menggalang tanda tangan, yang didapatkan hampir 1000 tanda tangan dari masyarakat perantau sebagai bentuk dukungan moral terhadap keputusan ini,” ujar dr. Marjis.
Ia menambahkan, dukungan tersebut akan segera disampaikan kepada pemerintah agar menjadi pertimbangan serius dalam kebijakan daerah.
“Semoga hal ini bisa menjadi support moral bagi pemerintahan nagari dan masyarakat di kampung. Kami selalu siap membantu, baik secara moril maupun materil,” tegasnya.
Perantau Tegas Menolak Geothermal, Penasehat IKAPSI, Syafril Bei, menegaskan bahwa penolakan terhadap proyek geothermal ini bukan hanya keputusan pengurus, melainkan sikap bersama seluruh masyarakat perantau Pandai Sikek.
“Penolakan ini sudah dibuktikan dengan tanda tangan hampir 1000 perantau. Ini menunjukkan ketegasan kami dalam ikut menjaga kampung dan mendukung keputusan musyawarah masyarakat di nagari,” ujarnya.
Ia menilai langkah ini adalah bentuk nyata solidaritas dan kepedulian perantau terhadap mufakat yang telah dibuat di kampung halaman.
Apresiasi dari KAN dan Pemerintah Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan besar yang diberikan masyarakat perantau.
“Dengan adanya dukungan ini kami mengucapkan terima kasih. Semoga ada hasil nyata dari usaha yang kita lakukan ini,” katanya.
“Sementara itu, Wali Nagari Pandai Sikek, Mas’ap Widiawan Datuak Bandaro, menilai dukungan dari rantau ini merupakan simbol kolaborasi kuat antara ranah dan rantau.
“Kami bersyukur atas dukungan besar dari rantau. Geothermal sangat tidak cocok dibangun di Nagari Pandai Sikek. Kami sudah menyampaikan penolakan ini secara lisan kepada Bupati Tanah Datar, dan beliau menyatakan akan hadir bersama masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh masyarakat tetap santun dalam menyampaikan pendapat, khususnya di media sosial, serta menjaga kekompakan demi marwah nagari.
“BPRN Pandai Sikek Ambil Peran Sentral dalam Penyaluran Aspirasi, Peran aktif Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Pandai Sikek turut menjadi sorotan dalam pertemuan ini. Sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPRN tampil di garda terdepan dalam memastikan suara masyarakat terdengar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Ketua BPRN Pandai Sikek, Refriwan Datuak Sinaro Nan Kuniang, menyampaikan bahwa lembaganya telah menerima serta menyusun dokumen lengkap hasil penolakan masyarakat dan siap menjadi jembatan resmi antara masyarakat dan pemerintah.
Kami sudah menyiapkan satu bundel berkas penolakan yang kami susun dari beberapa dokumen yang kami terima dan malam ini kami menunggu tambahan surat dari IKAPSI Pekanbaru. Setelah lengkap, berkas ini akan segera kami serahkan kepada pemerintah dan dinas terkait,” ujarnya.
Ia menegaskan, BPRN tidak hanya bertugas menampung aspirasi, tetapi juga mengawal proses penolakan ini secara administratif dan politik agar benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat Pandai Sikek tidak hanya berhenti di meja rapat, tapi sampai ke pengambil keputusan. Ini tanggung jawab moral kami sebagai wakil masyarakat,” tegas Refriwan.
Peranan BPRN yang proaktif ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam pertemuan tersebut. Banyak peserta yang menilai, BPRN Pandai Sikek telah menunjukkan peran kelembagaan yang kuat dan berkomitmen terhadap aspirasi masyarakat.
DPRD: Keputusan Ninik Mamak Adalah Titah Sakral, Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, Dedi Irawan, A.Md Sutan Rajo Angek, menegaskan bahwa keputusan Ninik mamak bersifat sakral dan wajib dihormati oleh seluruh anak kemenakan.
“Keputusan Ninik mamak adalah titah yang harus kita jaga. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau sosialisasi ulang. Kita wajib menjaga marwah masyarakat Pandai Sikek,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini memiliki sikap yang sejalan dengan masyarakat.
“Kami yakin pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Pertemuan di Pekanbaru ini adalah bentuk penghormatan terhadap keputusan Ninik mamak, dan harus kita maknai sebagai kerja sama ranah dan rantau,” ujarnya.
Penyerahan Surat dan Simbol Dukungan, Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat hasil kesepakatan penolakan geothermal masyarakat perantau Pekanbaru, serta penyerahan surat dukungan resmi kepada Anggota DPRD, BPRN, Wali Nagari, dan Ketua KAN Pandai Sikek.
Selain itu, turut diserahkan 34 baliho penolakan geothermal dan 1000 stiker kepada Ketua Tim Perumus, BPRN, Ketua Lembaga Unsur Pemuda Pandai Sikek, serta perwakilan masyarakat di kampung.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan diskusi bersama mengenai langkah-langkah lanjutan untuk kemajuan Nagari Pandai Sikek. Acara berjalan lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan yang sudah dimulai oleh IKAPSI Pekanbaru ini, InsyaAllah secepatnya juga akan dilaksanakan di IKAPSI wilayah lainnya.
Pandangan Redaksi
Langkah tegas yang diambil oleh Ninik mamak, masyarakat, dan lembaga-lembaga nagari seperti BPRN Pandai Sikek merupakan contoh nyata bagaimana adat dan demokrasi lokal berpadu dalam menjaga marwah nagari.
Di tengah derasnya arus investasi yang seringkali mengabaikan nilai-nilai sosial dan lingkungan, masyarakat Pandai Sikek justru menunjukkan kedewasaan politik dan budaya — dengan menolak secara santun namun tegas.
BPRN Pandai Sikek yang tampil aktif menyalurkan aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa lembaga nagari bukan sekadar simbol, melainkan penjaga keseimbangan antara rakyat dan pemerintah.
IKAPSI Pekanbaru yang turut berdiri bersama nagari juga memperlihatkan bahwa hubungan ranah dan rantau masih hidup, hangat, dan bermakna.
Kini, masyarakat berharap agar pemerintah benar-benar mendengar suara rakyat, berdiri bersama masyarakat — bukan berdiri untuk oligarki.
Narahubung : Latief [08116600494]
(*/YB)
