Editor : Hari Styn
Tanah Datar ( JMG ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Daerah, Senin (14/10/2025).
1. Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika,
2. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045, dan
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD itu dihadiri Bupati Tanah Datar beserta jajaran OPD, Forkopimda, serta perwakilan lembaga vertikal.
Fraksi PKB Perda Harus Menyentuh Realitas Sosial, Bukan Sekadar Dokumen
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Zaipul Imra memberikan catatan kritis terhadap ketiga Ranperda tersebut.
Zaipul menegaskan bahwa Ranperda tentang Narkotika harus memiliki arah yang jelas dan terukur, bukan hanya bersifat normatif.
Menurutnya, fasilitasi pencegahan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan razia dan sosialisasi formal, tetapi juga harus memperkuat pendidikan karakter dan peran nagari dalam membentengi generasi muda dari bahaya narkoba.
Grand Design Kependudukan Harus Sinkron dengan Arah Pembangunan Daerah
Terkait Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025–2045, Fraksi PKB menilai dokumen ini sangat strategis sebagai arah pembangunan jangka panjang daerah.
Namun, Zaipul mengingatkan agar grand design tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi nyata.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah, nagari, dan pusat data nasional, sehingga kebijakan demografi bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kabupaten Layak Anak, Jangan Berhenti di Piagam Penghargaan
Untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), Fraksi PKB menekankan agar keberadaannya tidak berhenti di tataran seremonial semata.
Zaipul menyebut bahwa komitmen menjadikan Tanah Datar sebagai Kabupaten Layak Anak harus terlihat nyata di lapangan — mulai dari lingkungan pendidikan, fasilitas publik, hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
Fraksi PKB juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga sosial, tokoh masyarakat, dan media, dalam membangun budaya ramah anak di seluruh nagari.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi PKB berharap ketiga Ranperda ini dapat melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat ketahanan sosial, dan menegaskan komitmen Tanah Datar menuju pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter.
1. “Fraksi PKB Ingatkan: Tiga Ranperda Tanah Datar Jangan Jadi Dokumen Seremonial”
2. “Zaipul Imra Tegas: Perda Narkotika, Kependudukan, dan KLA Harus Menyentuh Kehidupan Nyata”
3. “PKB Dorong Implementasi Nyata, Bukan Sekadar Wacana: Sorotan Fraksi atas Tiga Ranperda Tanah Datar”
4. “Fraksi PKB: Grand Design Kependudukan dan KLA Harus Berpihak pada Generasi Masa Depan”
( RN )
