Editor : Hari Styn
Gunungkidul ( JMG ) Polemik internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul belum juga mereda. Puluhan orang yang terdiri dari pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Gunungkidul bersama sejumlah kader menggelar aksi damai di Kantor DPD II Partai Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026) siang.
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan pernyataan sikap sekaligus melayangkan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul yang telah menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai ketua DPD periode 2026–2031.
Aksi yang melibatkan perwakilan 14 PK Golkar tersebut membawa persoalan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dalam penyelenggaraan Musda.
Mereka menilai proses pergantian kepemimpinan tersebut menyisakan persoalan serius, terutama menyangkut hak suara pengurus di tingkat Kapanewon.
Perwakilan PK Golkar, Supriyono, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keberatan kader terhadap hasil Musda yang dinilai tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, terdapat beberapa tuntutan utama. Di antaranya menggugat hasil Musda yang mereka nilai tidak sah, menolak pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK yang dianggap dipaksakan, serta menuntut demokrasi internal partai berjalan secara jujur dan sesuai aturan.
Mereka juga menyerukan agar seluruh kader tetap menjaga persatuan dengan mengusung semangat Salam Satu Golkar, sekaligus meminta agar aturan organisasi benar-benar ditegakkan.
Supriyono menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata tentang siapa yang terpilih menjadi ketua DPD. Menurutnya, hal yang lebih mendasar adalah bagaimana proses pemilihan kepemimpinan partai dilaksanakan dengan menghormati hak para pemilik suara.
Polemik ini sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Sebelum Musda digelar, sejumlah pengurus kecamatan dan kader senior Golkar telah menyuarakan kekecewaan atas penundaan agenda organisasi tersebut.
Bahkan, Musda yang sedianya dijadwalkan pada 8 November 2025 baru terlaksana pada 9 November 2026 di Kantor DPD Partai Golkar DIY. Dalam forum tersebut, Eri Agustin Sudiati ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi karena menjadi satu-satunya bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Namun, hasil Musda tersebut justru memunculkan penolakan dari pengurus PK se-Gunungkidul.
Supriyono juga mengungkapkan keberatan terkait penerbitan surat Plt terhadap pengurus PK yang disebut diterima hanya beberapa jam sebelum Musda berlangsung.
Para pengurus PK menilai masa kepengurusan mereka secara otomatis diperpanjang hingga Musda dilaksanakan berdasarkan ketentuan organisasi.
Mereka pun mempersoalkan keputusan pemberhentian pengurus lama dan pengangkatan Plt yang dinilai mengabaikan hak suara pengurus Kapanewon.
Penolakan tersebut bahkan telah disampaikan melalui surat pernyataan sikap yang memuat tujuh poin keberatan terhadap penyelenggaraan Musda XI.
Dengan digelarnya aksi damai di kantor DPD II Golkar Gunungkidul, para kader berharap persoalan tersebut mendapatkan perhatian dari pimpinan partai di tingkat yang lebih tinggi.
Mereka menuntut agar mekanisme organisasi dijalankan sesuai AD/ART dan tidak mengabaikan prinsip demokrasi internal. Bagi para pengurus PK, soliditas partai hanya dapat dijaga apabila seluruh kader mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
( HS )
