Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Pemerintah Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) Tahun 2026 di Aula Kantor Wali Nagari Sungai Patai, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027. Berbagai usulan pembangunan dibahas dengan melibatkan unsur pemerintah nagari, lembaga nagari, unsur pemerintahan kecamatan, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat.
Musrenbangnag diawali dengan penyampaian sambutan dari Panitia Pelaksana, Yopi Purnama. Dalam paparannya, Yopi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan ruang untuk menghimpun dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah perencanaan pembangunan nagari.
Menurutnya, setiap usulan yang masuk perlu dibahas berdasarkan kebutuhan, urgensi, manfaat serta kemampuan anggaran. Dengan demikian, hasil Musrenbang diharapkan mampu menghasilkan prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Setelah sambutan panitia ,Wali Nagari Sungai Patai, Dedet Syukri, S.Pd., menyampaikan sambutan sekaligus membuka Musrenbangnag secara resmi.
Dalam sambutannya, Dedet menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir. Namun, di balik agenda perencanaan pembangunan tersebut, ia juga mengungkapkan kekecewaannya atas tidak hadirnya anggota DPRD Tanah Datar dari Dapil IV yang telah diundang dalam kegiatan tersebut.
Dedet menyebut, dari sembilan anggota DPRD Dapil IV, tidak ada satu pun yang hadir pada Musrenbangnag Sungai Patai tahun ini. Ia mengingat bahwa kehadiran anggota DPRD Dapil IV dalam forum serupa terjadi pada tahun 2025.
Kami sangat sedih. Dari sembilan anggota DPRD Dapil IV tidak satupun yang hadir setiap kami undang. Ada apa dengan nagari kami?” ujar Dedet.
Ia kemudian menitipkan persoalan tersebut kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., dengan harapan perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan Nagari Sungai Patai tetap menjadi bagian dari proses pembangunan daerah.
Menurut Dedet, Musrenbangnag bukan sekadar agenda tahunan pemerintahan nagari. Forum tersebut menjadi salah satu momentum bagi masyarakat menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan, sekaligus membuka ruang komunikasi antara pemerintah nagari dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Musrenbang tersebut turut dihadiri Kabid PMDPPKB Andri, S.IP., Camat Sungayang Abdi Hardifala, S.IP., M.Si., Wakapolsek Sungayang yang mewakili Kapolsek, Danramil, BPRN, KAN, Bundo Kanduang, serta unsur terkait lainnya.
Memasuki agenda inti, Sekretaris Nagari Sungai Patai, Anggia Safitri, S.Pd., memaparkan hasil prioritas RKP Nagari Tahun 2027. Paparan tersebut menjadi dasar pembahasan arah pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Prioritas RKP Nagari 2027 mencakup sejumlah bidang utama, yakni Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari.
Pada Bidang Pemerintahan, perencanaan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Bidang Pembangunan mencakup kebutuhan infrastruktur serta berbagai program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan diarahkan pada penguatan kelembagaan, kapasitas masyarakat serta potensi yang dimiliki nagari. Sedangkan bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang membutuhkan penanganan cepat sesuai ketentuan dan kemampuan nagari.
Rangkaian pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan skala prioritas yang realistis, terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil Musrenbang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKP Nagari Sungai Patai Tahun 2027.
Di sisi lain, sorotan Wali Nagari terkait ketidakhadiran anggota DPRD Dapil IV menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan Musrenbang kali ini. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah nagari, legislatif dan pemerintah daerah dalam mengawal kebutuhan pembangunan masyarakat Sungai Patai.
Pertegas status pengundangan DPRD
Padatkan bagian prioritas RKP
Seimbangkan sorotan ketidakhadiran DPRD (RN)
