Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Pemerintah Nagari Padang Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 sekaligus Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DURKP) Tahun 2028, Rabu (26/08/2026).
Musrenbang tersebut menjadi forum strategis untuk menyusun arah pembangunan nagari agar program yang direncanakan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat serta memiliki skala prioritas yang jelas.
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda tahunan pemerintahan nagari, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan aspirasi masyarakat, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, serta unsur pemerintahan lainnya dalam menentukan program pembangunan yang akan diperjuangkan pada tahun mendatang.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Nagari Padang Laweh Yulius Meri, selaku Ketua Tim Penyusun RKP Nagari, menyampaikan laporan sekaligus memaparkan rancangan RKP Nagari dan DURKP Tahun 2028.
Paparan tersebut mencakup sejumlah rencana kegiatan yang akan masuk dalam RKP Nagari Tahun 2027. Program-program tersebut terbagi dalam beberapa bidang utama, yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari.
Pembagian bidang tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan pemerintahan, peningkatan kapasitas masyarakat, pembinaan sosial kemasyarakatan serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana dan kondisi darurat.
Musrenbang juga menjadi momentum untuk menyaring berbagai usulan masyarakat. Setiap usulan diharapkan dapat dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, manfaat bagi masyarakat, kemampuan anggaran serta skala prioritas pembangunan nagari.
Sementara itu, Wali Nagari Padang Laweh Rahmad Febri Jeni Dt. S.Sy Barah Bangso turut menyampaikan laporan mengenai realisasi Anggaran Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026.
Pemaparan realisasi anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam forum Musrenbang sebagai bentuk keterbukaan pemerintah nagari kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program yang telah maupun sedang berjalan.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berjalan seiring dengan pengelolaan anggaran yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap program yang direncanakan harus memiliki manfaat nyata serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Apa yang kita rencanakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya,” demikian garis besar penekanan dalam forum tersebut.
Pembahasan RKP 2027 dan DURKP 2028 juga menjadi kesempatan bagi Pemerintah Nagari Padang Laweh untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya. Evaluasi diperlukan agar kegiatan yang belum maksimal dapat diperbaiki, sementara program yang memberikan dampak positif dapat terus diperkuat.
Turut hadir dalam Musrenbang tersebut Camat Sungai Tarab yang diwakili Indra Darmanto, SKM, MKM, para Kepala UPT, unsur Forkopimca Sungai Tarab, Bhabinkamtibmas, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), perangkat nagari serta Bundo Kanduang.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan nagari membutuhkan keterlibatan bersama. Pemerintah nagari tidak dapat bekerja sendiri dalam menentukan arah pembangunan tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Nagari Padang Laweh diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang realistis, terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, RKP Nagari Tahun 2027 dan DURKP Tahun 2028 diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi pijakan konkret dalam mendorong peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kehidupan sosial serta peningkatan ketahanan masyarakat di Nagari Padang Laweh.
Musrenbang akhirnya menjadi titik penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran memiliki arah yang jelas, setiap program memiliki manfaat, dan setiap aspirasi masyarakat memiliki ruang untuk diperjuangkan. ( RN)
