Editor : Jean
Tanah Datar – (JMG) Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tanah Datar tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Momentum tersebut ditegaskan sebagai pengingat bahwa cita-cita kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang mandiri, berkeadilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, SE., MM., dan dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly S.Osi Tanah Datar, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sekretaris Daerah beserta jajaran kepala OPD, perwakilan BUMN dan BUMD, camat, wali nagari, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan serta insan pers.
Dalam pengantarnya, Anton Yondra menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan harus dimaknai lebih jauh daripada sekadar seremoni tahunan. Kemerdekaan merupakan amanah besar untuk memastikan tujuan bernegara benar-benar dirasakan masyarakat.
Terlebih, tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”
Tema tersebut, menurutnya, mengandung pesan kuat agar seluruh elemen bangsa menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam menjaga persatuan sekaligus memperkokoh kedaulatan nasional.
Keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju negara yang berdaulat, adil dan makmur,” demikian pokok pesan yang disampaikan dalam pengantar rapat paripurna tersebut.
Bukan Sekadar Tema, Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, tantangan bangsa tidak semakin ringan. Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks daerah, pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Tanah Datar dituntut memperkuat koordinasi dan sinergi. Tujuannya jelas, yakni memastikan pembangunan daerah benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Semangat kemerdekaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh elemen bangsa mengenai tujuan utama NKRI yang kini memasuki usia 81 tahun, yaitu mewujudkan negara yang mandiri, berkeadilan dan mensejahterakan seluruh rakyatnya,” demikian disampaikan dalam pengantar Ketua DPRD.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada slogan. Kedaulatan, keadilan dan kemakmuran harus menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Bagi Tanah Datar, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam menerjemahkan semangat tersebut ke dalam program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
DPRD Tanah Datar Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda utama, yakni mendengarkan dan menyimak Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Sebelum agenda tersebut dimulai, rapat dibuka secara resmi setelah memenuhi ketentuan tata tertib DPRD Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan daftar hadir, rapat diikuti anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dan dinyatakan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 130 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD.
Pelaksanaan rapat paripurna tersebut juga mengacu pada surat Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-13/M/S/TU.00.03/08/2026 tanggal 11 Agustus 2026 tentang Pedoman Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.
Usai pidato kenegaraan Presiden, rapat paripurna DPRD Tanah Datar ditutup. Agenda kemudian dijadwalkan kembali pada pukul 14.00 WIB untuk mendengarkan pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Momentum HUT ke-81 RI akhirnya menjadi lebih dari sekadar perayaan. Di tingkat daerah, pesan kemerdekaan kembali diletakkan pada tanggung jawab bersama: menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan serta memastikan pembangunan berjalan menuju masyarakat yang semakin adil dan sejahtera.
Kini tantangannya bukan lagi bagaimana mempertahankan kemerdekaan, tetapi bagaimana memastikan hasil kemerdekaan benar-benar dirasakan seluruh rakyat. ( RN)
