Editor : De Ola
Tanah Datar (JMG) Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat justru memantik polemik di tingkat lokal. Rekrutmen tenaga dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jorong Tigo Batur, Nagari Sungai Tarab, kini menuai sorotan tajam setelah puluhan warga mengaku tersisih dari proses seleksi di wilayah mereka sendiri.
Sedikitnya 30 warga setempat menyatakan telah mengikuti proses pendaftaran sejak awal. Mereka diminta melengkapi berbagai persyaratan administrasi, mulai dari surat pernyataan kesediaan bekerja, komitmen mengikuti aturan dapur, hingga kesiapan ditempatkan sesuai kebutuhan pengelola.
Namun, harapan itu berubah menjadi kekecewaan. Dari puluhan pendaftar lokal, hanya sekitar 8 hingga 10 orang yang disebut lolos ke tahap berikutnya. Sisanya tersingkir tanpa penjelasan terbuka, memicu kecurigaan akan adanya ketidaktransparanan dalam proses seleksi.
Kami datang dengan baik, mengikuti semua prosedur. Tapi hasilnya tidak jelas. Ini kampung kami sendiri, wajar kalau kami berharap diprioritaskan,” ujar Rafdinal, salah seorang warga yang ikut mendaftar.
Menurutnya, sejak awal masyarakat telah menyampaikan harapan agar keberadaan dapur SPPG memberi dampak ekonomi nyata, khususnya bagi pemuda setempat. Harapan itu sempat disambut positif oleh pihak pengelola yang disebut berjanji akan mengutamakan tenaga kerja lokal.
Namun di lapangan, realitas berkata lain. Warga justru menemukan indikasi bahwa sebagian tenaga yang direkrut berasal dari luar wilayah, sementara masyarakat sekitar hanya mendapat porsi terbatas.
Awalnya jelas disampaikan warga Tigo Batur diprioritaskan. Tapi faktanya jauh dari itu. Ini yang membuat kami kecewa,” tambahnya.
Kekecewaan semakin menguat setelah beredar informasi bahwa pemilik dapur berasal dari luar daerah, sementara pengelolaan lapangan dikendalikan oleh pihak tertentu. Kondisi ini memicu dugaan bahwa rekrutmen lebih mengakomodasi tenaga dari luar dibanding warga sekitar.
Menanggapi hal tersebut, penanggung jawab lapangan, Rido, membantah tudingan ketidakadilan. Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen masih berlangsung dan belum final.
Jumlah pendaftar mencapai sekitar 170 orang. Seleksi dilakukan bertahap melalui verifikasi berkas dan wawancara,” jelasnya.
Ia juga mengklaim bahwa unsur lokal tetap menjadi pertimbangan, dengan lebih dari 60 persen peserta yang lolos tahap kedua berasal dari Kecamatan Sungai Tarab.
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum mampu meredam keresahan warga. Bagi masyarakat Tigo Batur, persoalan utama bukan sekadar angka kelulusan, melainkan ketidaksesuaian antara janji awal dengan realisasi di lapangan.
Di sisi lain, polemik ini juga membuka sorotan terhadap dokumen surat pernyataan yang diminta kepada pendaftar. Dalam dokumen tersebut tercantum kewajiban mengikuti aturan dapur, menjaga kerahasiaan, serta kesiapan untuk dipindahkan sesuai kebutuhan.
Sejumlah pihak menilai klausul tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Pasalnya, meski disebut sebagai relawan, isi pernyataan tersebut mengarah pada hubungan kerja yang terstruktur dan mengikat—sesuatu yang lazimnya melekat pada pekerja formal, bukan relawan.
Jika tidak dijelaskan secara transparan, kondisi ini berisiko menimbulkan persoalan ketenagakerjaan di kemudian hari.
Kini, polemik rekrutmen dapur SPPG di Jorong Tigo Batur tak sekadar menjadi isu lokal, tetapi mulai berkembang menjadi perhatian publik di Sungai Tarab. Program yang semestinya menjadi simbol kehadiran negara dalam meningkatkan gizi masyarakat justru dihadapkan pada krisis kepercayaan.
Warga berharap ada penjelasan terbuka dari pihak pengelola maupun pemangku kebijakan terkait, agar program sosial ini tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. (RN)
