Editor : De Ola
Tanah Datar (JMG) Dugaan pelanggaran serius mencuat dari operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Simpang Bukit Gombak, Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum. Dapur yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diduga tetap memproduksi makanan untuk siswa di tengah proses rehabilitasi bangunan berskala besar.
Pantauan di lapangan menunjukkan, aktivitas renovasi fisik dapur telah berlangsung sekitar dua bulan terakhir. Ironisnya, pekerjaan konstruksi berjalan berdampingan dengan aktivitas pengolahan makanan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran serius terkait standar higienitas, keamanan pangan, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional yang ditetapkan regulator.
Dapur SPPG Lima Kaum diketahui dikelola oleh Yayasan Cahaya Thoyibah Abadi. Namun, sorotan publik tidak hanya tertuju pada perluasan fasilitas, melainkan pada keputusan pengelola yang tetap menjalankan produksi makanan di lokasi yang sedang dalam pembongkaran dan pembangunan ulang.
Koordinator wilayah SPPI Kabupaten Tanah Datar, Bayu A.N., mengungkapkan bahwa pihak pengawas telah berulang kali memberikan teguran langsung kepada Kepala SPPG Lima Kaum, Yoga Hardiana, S.Kom. Teguran tersebut berisi permintaan tegas agar operasional dapur dihentikan sementara selama proses rehabilitasi berlangsung.
Sudah beberapa kali kami ingatkan, bahkan laporan juga sudah kami teruskan ke tingkat provinsi. Namun, sampai saat ini aktivitas produksi masih tetap berjalan,” ujar Bayu saat ditemui di lokasi simulasi dapur SPPG Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh.
Fakta bahwa teguran tersebut diduga diabaikan memperkuat indikasi adanya pembangkangan terhadap mekanisme pengawasan. Kondisi ini pun menuai reaksi dari masyarakat setempat.
Seorang warga Nagari Baringin yang enggan disebutkan namanya mengaku terkejut mengetahui dapur tetap beroperasi di tengah proyek konstruksi. Ia mempertanyakan bagaimana standar kebersihan dapat dijaga ketika debu bangunan, material konstruksi, dan aktivitas pekerja bercampur dengan proses pengolahan makanan.
Ini menyangkut makanan untuk anak-anak sekolah. Kalau kondisi dapurnya seperti itu, bagaimana jaminan kebersihannya?” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut dinilai beralasan. Program MBG merupakan program prioritas nasional yang menyasar kelompok rentan, khususnya pelajar. Ketika standar operasional diabaikan, risiko yang muncul bukan hanya penurunan kualitas makanan, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan penerima manfaat.
Warga juga menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Ia menilai respons aparat cenderung reaktif dan baru bergerak ketika telah terjadi dampak nyata di lapangan.
Sementara itu, Kepala SPPG Lima Kaum, Yoga Hardiana, S.Kom, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dapur tengah menjalani rehabilitasi besar untuk perluasan fasilitas. Ia juga mengakui bahwa kegiatan produksi makanan tetap berjalan selama proses tersebut berlangsung.
Pengakuan ini semakin mempertegas dugaan bahwa operasional dapur dilakukan dalam kondisi yang tidak memenuhi standar ideal. Padahal, ketentuan dari Badan Gizi Nasional mensyaratkan lingkungan produksi pangan harus steril, higienis, serta bebas dari potensi kontaminasi.
Hasil pantauan langsung wartawan pada Kamis (9/4/2026) menunjukkan aktivitas rehab dan produksi berlangsung bersamaan tanpa pemisahan area yang jelas. Pekerja bangunan dan petugas dapur terlihat berada dalam satu ruang kerja, kondisi yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang.
Jika dugaan ini terbukti, maka persoalan tidak lagi sebatas pelanggaran teknis. Lebih jauh, hal ini menyangkut akuntabilitas pengelolaan program strategis nasional di tingkat daerah. Program yang seharusnya menjadi garda depan dalam peningkatan gizi anak justru terancam tercoreng akibat lemahnya disiplin dan pengawasan di lapangan.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak terkait untuk tidak bermain-main dengan standar keselamatan pangan, terlebih ketika menyangkut kesehatan generasi muda. (RaNi)
