Editor : Hari StynYogyakarta, (JMG) – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Yayasan Vesta Indonesia menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penanggulangan HIV AIDS dan Perlindungan Kelompok Rentan melalui Social Contracting atau Swakelola di Kota Yogyakarta”. Peserta yang hadir bersama dari unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Yogyakarta, OMS, diantaranya yaitu DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) DIY, Yayasan Victory Plus, Forum Komunikasi Kerja Bersama (FKKB), Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) DIY, serta beberapa rekan media. Kegiatan ini bertempat di Ingkung Grobog, Jl. Ipda Tut Harsono no.18, Muja – Muju Umbulharjo Yogyakarta, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan di awali dengan pemaparan oleh Muhammad Zidny Kafa, selaku Technical Officer (TO) terkait kondisi OMS dan permasalahan Human Immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Zidny mengungkapkan bahwa OMS saat ini masih diberikan dukungan oleh luar negeri yakni Global Fund (GF) yang semakin menipis dan kabarnya akan dihentikan seperti halnya United States Agency for International Development (USAID) yang saat ini telah berhenti memberikan dukungan keuangan bagi beberapa negara, termasuk Indonesia.
“Pendanaan dari hibah luar negeri dan funding saat ini mengalami ketidakpastian. Kita ketahui bersama seperti yang sudah terjadi pada USAID yang tidak lagi memberikan bantuan. OMS yang bergerak pada isu HIV-AIDS saat ini juga mengalami hal demikian” ujar Zidny.
Zidny mengungkapkan bahwa jumlah angka kasus HIV AIDS di DIY, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY sejak tahun 1993 hingga Desember 2024 mencapai 8.627 dan 2.391 sudah memasuki fase AIDS. Pada trwulan pertama tahun 2025 jumlah angka kasus bertambah 241 Kemudian jumlah kasus di dominasi oleh usia produktif antara umur 20-29 dan 30-39 tahun.
“Jumlah angka kasus di DIY hingga tahun 2024 jumlahnya mencapai 8.627 dan 2.391 sudah fase AIDS, kemudian pada triwulan 1 tahun 2025 angka kasus bertambah 241. Jumlah angka kasus tersebut di dominasi oleh usia produktif mulai dari 20-29 dan 30-39 tahun” ungkapnya.
OMS memiliki peran yang sentral dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS khusunya di DIY, pasalnya eksistenya telah memberikan kontribusi baik dalam penjangkaun, penemuan dan dukungan terhadap ODHIV. Kendati demikian, OMS dapat menjangkau tidak hanya masyrakat umum, tetapi juga pada populasi kunci serta memberikan dukungan secara langsung kepada ODHIV. Sehingga penting memikirkan bagaimana OMS bisa terus ada ketika tanpa adanya dukungan dari donor, yaitu dengan bekerja sama dengan Pemda dengan dukungan APBD/APBN melalui skema swakelola.
“Mekanisme swakelola menjadi alternatif bagaimana keberlanjutan OMS dengan bekerja sama dengan OPD Pemda khususnya di Kota Yogyakarta. Mekanisme telah di atur dalam beberapa kebijakan diantaranya Perpres 12/2021 tentang PBJ dan Peraturan LKPP 03/2021 tentang swakelola. Manfaat swkalolea adalah peningkatan kualitas layanan, dengan melibatkan Ormas/OMS yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dan kualitas layanan dapat ditingkatkan. Kerjasama antara pemerintah dalam hal ini OPD dengan OMS adalah sebuah keharusan,” ujar Zidny.
Setelah pemaparan oleh Zidny, kegiatan di lanjutkan dengan sharing dan diskusi.
Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes, dari ADINKES DIY memberikan tanggapan dan penjelasan bahwa mekanisme swakelola pada prinsipnya adalah kegiatan-kegiatan yang ada di OPD pelaksananya dibantu oleh OMS, sehingga sangat membantu dan juga memudahkan OPD.
“Kalau menurut saya, jadi swakelola itu malah sangat membantu OPD, karena kegiatan-kegiatan itu bisa terlaksana dengan berkolaborasi dengan OMS. Dalam konteks permasalahan HIV itu sangat penting, karena peran-peran OMS itu sangat membantu dalam penanggulanagan HIV AIDS. Teman-teman OMS ini sejak dulu sangat membantu saya sewaktu masih di Dinkes, mulai dari penemuan, penjangkauan, dan dukungan. Sehingga saya sangat mendukung adanya swakelola ini,” ungkap Rini.
Kemudian, Laurensia Ana dari Yayasan Victory Plus menyampaikan bahwa kondisi OMS saat ini masih di dukung oleh donor asing. Namun, ada wacana donor asing akan berhenti memberikan dukungan tersebut. Sehingga penting untuk mempersiapkan dan memikirkan hal tersebut akan keberlangsungan OMS terus hadir dalam penanggulangan HIV-AIDS di DIY.
“Kami OMS saat ini itu masih di dukung oleh donor asing dalam menjalankan kegiatan khususnya memberikan dukungan terhadap ODHIV. Beberapa bulan belakangan ada informasi bahwa donor asing akan angkat kaki. Sehingga penting memikirkan permasalahan tersebut, agar OMS ini terus ikut andil dalam penanggulangan HIV-AIDS. Ya alternatifnya adalah mekanisme swkaleola itu yang paling memungkinkan,” ungkap Ana.
Sementara Joko Hadi Purnomo, selaku ketua Yayasan Vesta Indonesia mengungkapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang saat ini kami lakukan satu tantangan terbesar di lapangan adalah kami terkadang ketika melakukan tes tidak ada dukungan seperti untuk konsumsi makan minum. Sehingga kerjasama menjadi hal penting selain tadi tantangan donor cabut kaki mendukung kami.
“Kerjasama itu sangat penting bagi kami, karena biasanya kami melakukan kegiatan tes itu sampai larut malam dan itu terkadang tidak ada dukungan konsumsi seperti makan dan minum. Selian itu, kerjasama dengan OPD dapat menjadi alternatif ketika donor sudah cabut kaki agar kami itu masih bisa berkontribusi dalam penanggulangan HIV AIDS dan perlindungan kelompok rentan,” ujar Joko.
Merepons beberapa yang di sampaikan oleh khalayak, Sholikhah perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, mengungkapkan ada kegiatan yang bisa kita kolaborasikan yakni Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak).
“Kami ada kegiatan yang bisa di kolaborasikan yaitu Relawan SAPA, yaitu kami membentuk pokja di Keluarahan peduli anak. Kegiatan tersebut adalah peningkatan kapasitas keluarahan dalam penanganan dan perlindungan kasus kekerasan baik pada anak dan perempuan. Sehingga ada irisan ini dengan konteks isu HIV AIDS,” ungkap Sholikhah.
Kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mengakhiri epidemi HIV-AIDS pada tahun 2030 yang telah disepakati di tingkat global sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 3 yaitu good health and well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera yang melingkupi sektor HIV-AIDS. Melalui strategi pencapaian 95–95–95 (target triple 95), di mana 95% orang yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka, 95% Orang Dengan HIV (ODHIV) mendapatkan pengobatan ARV dan 95% ODHIV mendapatkan pengobatan ARV mengalami supresi virus.
Kerjasama antara pemerintah dengan OMS melalui mekanisme swakelola adalah sebuah pilihan yang tepat dan baik, dengan kerangka collaborative governance harapannya dapat mencitpakan good governance.
“Kerjasama antara pemerintah dalam hal ini OPD dengan OMS adalah sebuah keharusan untuk mencapai ending HIV AIDS tahun 2030. Karena spirit collaborative governance harus digencarkan agar tercipta good governance,” pungkas Zidny.
Dalam pertemuan ini, dapat ditarik benang merahnya bahwa kerjasama antara pemerintah dengan OMS adalah sangat penting agar penanggulangan HIV-AIDS di DIY bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Pasalnya kolaborasi multi aktor dan multi stakeholder ini pada prinsipnya adalah win-win solution dan saling menguntungkan bagi para pihak, baik bagi pemerintah ataupun OMS.
( Jack77 )
