Beredar Surat Yang Meminta PJ Walikota Risnanda Mengevaluasi Ketua LPTQ Karena Dinilai Berpolitik Praktis

Editor  : Ocu Azhar 

PEKANBARU ( JMG ) – Eksistensi politik menjelang pilkada damai 2024 yang akan tiba sesaat lagi dan sudah memasuki tahapan-tahapan pemilihan kepala Daerah secara serentak sudah mulai terasa dan dinamis.

 

Salah satunya adalah dengan beredarnya sepucuk surat yang ditujukan kepada PJ Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang mengatasnamakan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an (LPTQ) kota Pekanbaru yang meminta kepada orang nomor satu di Pekanbaru supaya mengevaluasi kinerja kepala LPTQ kota Pekanbaru.

 

Didalam surat tersebut terdapat beberapa permintaan dan masukan dari pengurus terkait kinerja kepala LPTQ yang dinilai tidak netral dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Berikut beberapa permintaan pengurus.

 

1. Pengurus LPTQ Kota Pekanbaru yang memimpin saat ini, secara nyata dan masif, menggiring para Qari dan juri MTQ untuk mendukung salah satu calon Walikota Pekanbaru yang akan ikut kontestasi Pilkada Kota Pekanbaru.

 

2. Struktur pengurus yang ada saat ini, tidak profesional karena belum mengakomodir unsur keterwakilan dari instansi terkait seperti KEMENAG, para Qari dan Juri MTQ.

 

3. Struktur kepengurusan LPTQ kota Pekanbaru saat ini, jauh dari profesionalisme, sehingga keberadaannya kurang membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan bagibpara Qari dan Qariah Kota Pekanbaru.

 

Menanggapi hal diatas, Pemerhati Politik yang juga merupakan salah satu Jurnalis Senior, Yanto Situmeang menjelaskan bahwa dugaan aktivitas kampanye yang diduga dilakukan oleh Ketua LPTQ Kota Pekanbaru yang juga merupakan Pimpinan di OPD Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus netral dan tidak ikut serta dalam melakukan kampanye terselubung atau politik praktis.

 

“Apabila memang ada aktivitas politik praktis yang diduga dilakukan oleh Oknum ASN berkedok Lembaga, Pj Walikota Pekanbaru harus mengambil tindakan dengan melakukan Evaluasi terhadap ASN yang diduga melakukan Aktivitas Kampanye di didalam lembaga LPTQ itu, karena sudah menyalahi aturan ASN yang seharusnya tidak ikut serta dalam melakukan Kampanye dan memihak kesalah satu peserta Bakal Calon Walikota yang ikut berkontestasi di Pilkada 2024 mendatang,”papar Pemerhati Politik, Yanto Situmeang.

 

Lebih lanjut, Jurnalis Senior ini juga menambahkan seandainya memang benar adanya dugaan Politik Praktis yang diduga dilakukan oleh ASN di Lingkup Pemko Pekanbaru melalui Lembaga LPTQ Kota Pekanbaru, Pj Walikota Pekanbaru harus tegas memberikan sanksi dan juga harus mengevaluasi Oknum tersebut.

 

Aparatur Sipil Negara (“ASN”) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”) yang bekerja pada instansi pemerintah.

 

Sedangkan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

 

Membahas mengenai larangan ASN berpolitik, ini berkaitan dengan aturan netralitas ASN. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

 

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) UU ASN secara tegas menyebutkan pegawai pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

 

Kemudian, pada dasarnya untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,  kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 

Lantas, bagaimana hukumnya jika ASN terlibat berpolitik? Dalam hal ASN/PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ia diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) jo. Pasal 52 ayat (3) huruf j UU ASN.

 

Netralitas ASN dalam Pemilu

 

Setelah mengetahui adanya larangan ASN berpolitik praktis, berikut patut catat peraturan tentang netralitas ASN dalam pemilu yang secara terperinci tercantum dalam SKB Netralitas ASN.

 

Keberlakuan SKB Netralitas ASN dalam pemilu 2024 yang lalu, maupun pada pemilu tahun-tahun selanjutnya pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas.

 

Menyambung pernyataan tersebut, perbuatan ASN yang membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan calon presiden/wakil presiden/DPR/DPD/DPRD/gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota, termasuk pelanggaran disiplin atas Pasal 9 ayat (2) UU ASN dan Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021.

 

Bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan yakni terdiri atas:

 

penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;

 

pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan

 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

 

Selain pelanggaran disiplin, PNS juga dianggap melakukan pelanggaran kode etik pada Pasal 11 huruf c PP 42/2004 yaitu etika terhadap diri sendiri yang mencakup menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

 

Sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut adalah sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, baik berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka. Lalu, dalam pemberian sanksi moral tersebut, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Hal ini diatur dalam Pasal 15 PP 42/2004.***

 

( Az77  )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *