Editor : Ocu Azhar
Jejak77.top PEKANBARU, – Sejauh ini Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau menemukan 20.632 Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD periode 2022 – 2021.
Dirkrimsus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi mengatakan setelah perkara ini naik ke penyidikan pihaknya sudah memeriksa sebanyak 50 orang saksi.
” Sejauh ini kita sudah memeriksa 50 orang saksi mulai dari PPTK dan ditambah dengan saksi-saksi luar yaitu THL dan PHL baik laki-laki atau perempuan, dan itu tidak menutup kemungkinan akan bertambah “, ujar Nasriadi, Selasa (27/8/2024).
Yang mana lanjutnya, mereka digunakan untuk membuat rekening fiktif. Dan kerening itu lah dugaan digunakan untuk mengalirkan dana yang korupsi.
” Saat ini kita masih menunggu perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Riau “, tambahnya.
Sebab kerugian negara itu harus di cek satu persatu per dokumen, verifikasi kepada orang yang membuat dokumen sehingga butuh waktu.
” Sampai saat ini masih berproses. Bahkan BPKP Provinsi meminta back up dari BPKP Pusat untuk pengecekan berkas-berkas tersebut “, ujar Nasriadi.
Nasriadi menambahkan, saat ini penyidik sudah mengumpulkan 20.632 SPJ dan dari 20 ribu lebih SPJ tersebut tidak sampai 10% yang bisa dipertanggungjawabkan.
” Ada Spj perjalanan tapi menggunakan dokumen fiktif, dan ada pengakuan dari mereka Spj itu benar dilakukan tapi tidak ada lagi bukti nya dan itu dianggap fiktif oleh BPKP “, bebernya.
Sehingga kita masih menunggu itu, makanya kita belum menetapkan tersangka dalam hal ini, sedangkan penetapan tersangka harus berdasarkan perhitungan kerugian negara.
” Dan dalam perkara ini kita akan memeriksa siapa pun yang berhubungan dalam hal ini. Dan kita juga telah memanggil Ketua DPRD Riau (Yulisman) pada Senin (26/8) dan Wakil DPRD (Agung Nugroho) (27/8) untuk dimintai keterangannya, walaupun mereka ikut kontestan dalam Pilkada Tahun 2024 ini dan kita hargai itu karena itu merupakan hak demokrasi kita “, tambahnya.
Jadi lanjut Dirkrimsus, disini saya tegaskan, kami tidak ada hubungan dan kepentingan apa pun dalam hal ini.
” Semua ini karena untuk penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Dan tidak ada pula kita diatur dan diintervensi dari mana pun, semua berjalan sesuai dengan profesional dan disini kita sangat menghargai hak politik dan demokrasi orang-orang yang berhubungan dengan perkara ini untuk mencalonkan diri dalam Pilkada ini “, pungkas Nasriadi.
( Az77 )
