Padang Pariaman, (JMG) – Ada-ada saja kebijakan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Sri Nelis SKM yang baru hitungan hari menjabat di penghujung tahun 2024 di Dinas Kesehatan. Beliau dengan beraninya melakukan pungutan berkedok sumbangan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp group per masing-masing bidang di Kantor Dinas Kesehatan tersebut.
Entah surat wasiat apa yang dimiliki, Sri Nelis dengan beraninya mengambil keputusan untuk melakukan pungutan dan sumbangan kepada kurang lebih 110 ASN dan non ASN di lingkungan Dinas Kesehatan untuk perbaikan fasilitas air dan toilet dikantor itu.
Menurut sumber yang layak dipercaya, Sri Nelis sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan diduga telah melakukan pungutan berkedok sumbangan sebesar Rp. 250.000 per setiap Kabid, Rp. 150.000 setiap Subkor, Rp. 100.000 setiap JFT dan Rp. 30.000 untuk staf dan swakelola. Uang tersebut diserahkan kepada bendahara di masing-masing bidang yang sudah ditentukan.
“Memang itu seruan dan himbauan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp group masing-masing bidang dan saya sendiri sudah membayar ,” sebut sumber yang minta namanya dirahasiakan (11/12).
Ia juga merasa heran, rapat musyawarah kesepakatan tidak ada. Tahu-tahu melalui pesan WhatsApp group disampaikan rincian dan besaran sumbangan yang ditetapkan .
Menurutnya, apabila sumbangan yang ditetapkan jumlah dan bersifat harus serta ditentukan batas waktu pemungutannya , dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. “Sumbangan bersifat sukarela dan tidak boleh di tentukan nominalnya”, ujarnya.
Perbedaan yang mendasar atas bantuan dan sumbangan adalah, bantuan boleh dilakukan apabila telah adanya kesepakatan dan sifatnya mengikat. Sedangkan sumbangan sifatnya sukarela dan tidak mengikat. Jika seperti ini, kebijakan sudah dikategorikan sebagai kategori Pungutan liar (Pungli), tandasnya.
Masih menurut sumber, diperparah lagi dengan kegunaan uang yang dikumpul dipergunakan untuk perbaikan beberapa fasilitas dikantor pemerintah yang sudah lama tidak berfungsi. Sebenarnya secara aturan, perbaikan fasilitas negara harus dengan uang negara yang memperbaiki. Ada anggaran pemeliharaan dan perawatan kantor. Banyak lagi sumber anggaran seperti anggaran bantuan operasional kesehatan (BOK), sambungnya dengan kesal.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Sri Nelis SKM saat dikonfirmasi membantah. ” Tidak ada Pak, mana ada”, ujarnya.
Ketika JMG ulangi lagi bertanya, tetap di jawab tidak ada Pak. Tidak ada kami pungut sumbangan”, ujar Sri Nelis.
Ketika ditanya soal sumbangan untuk perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN), Sri Nelis juga menjelaskan,” itu baru sekedar wacana dan juga keinginan teman-teman di beberapa Puskesmas. Tapi sampai saat ini belum terlaksana lagi. Rencana memang ada ,” katanya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jumat (6/12). (Heri)
